LINGKARPENA.ID | Dalam kurun waktu kurang dari seminggu terakhir, wilayah Kecamatan Cipongkor di Kabupaten Bandung Barat (KBB) diguncang oleh dua insiden dugaan keracunan yang melibatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kejadian ini bukanlah kasus terisolasi, karena laporan serupa juga muncul di berbagai daerah lain di Provinsi Jawa Barat, termasuk Kabupaten Garut dan Sukabumi. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan masyarakat dan pemerintah daerah, mengingat program MBG dirancang untuk mendukung kesehatan dan nutrisi anak-anak sekolah, yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons dengan tegas terhadap maraknya kasus-kasus ini. Ia menyatakan niatnya untuk menggelar pertemuan langsung dengan seluruh pengelola program MBG di seluruh wilayah Jawa Barat.
Langkah ini diharapkan dapat membuka dialog terbuka dan mendalam mengenai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut, serta mencari solusi berkelanjutan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, yang dikutip pada Kamis, 25 September 2025, Dedi Mulyadi menyoroti salah satu akar masalah utama di balik insiden keracunan tersebut. Menurutnya, kedua kasus di Cipongkor lebih banyak disebabkan oleh ketidakseimbangan antara volume layanan yang disediakan dan jumlah tenaga pelayan yang tersedia.
“Kemudian yang keduanya keracunan itu lebih disebabkan karena jumlah layanannya tidak seimbang dengan jumlah pelayannya,” ujarnya, menekankan bagaimana beban kerja yang berlebih pada petugas bisa mengakibatkan kelalaian dalam proses penyajian makanan, mulai dari penyimpanan bahan baku hingga distribusi akhir.
Lebih lanjut, Gubernur Dedi mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap setiap dapur produksi MBG yang dinilai kurang memadai dalam memberikan layanan optimal. Evaluasi ini mencakup pemeriksaan fasilitas, prosedur higiene, pelatihan staf, dan kapasitas operasional secara keseluruhan. Ia menilai bahwa tanpa intervensi segera, program yang seharusnya bermanfaat justru berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap inisiatif pemerintah.
Dedi juga menyoroti dampak psikologis jangka panjang dari kejadian ini, yang sering kali terabaikan di tengah kekhawatiran fisik.
“Sampai hari ini tidak ada korban jiwa, tapi walaupun tidak meninggal, hal itu tetap menimbulkan trauma bagi anak-anak yang seharusnya mendapatkan asupan gizi yang baik. Mereka yang keracunan bisa mengalami trauma sehingga enggan lagi menyantap makanan yang disajikan, padahal program ini menyediakan hidangan setiap hari. Inilah mengapa evaluasi mendalam terhadap penyelenggara kegiatan menjadi sangat penting,” tuturnya dengan nada prihatin.
Trauma ini tidak hanya memengaruhi kesehatan mental anak-anak, tetapi juga bisa menghambat pencapaian tujuan utama program MBG, yaitu memastikan generasi muda tumbuh sehat dan produktif.
Kejadian-kejadian ini menjadi pengingat bagi pemerintah provinsi dan daerah untuk memperkuat pengawasan dan standar kualitas dalam program pemberian makanan bergizi.
Dengan sinergi antarinstansi dan keterlibatan komunitas, diharapkan isu ini dapat segera diatasi, sehingga program MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi anak-anak Jawa Barat.
