LINGKARPENA.ID – Sinergi antar kementerian dan lembaga terus digalakkan demi terwujudnya cita-cita besar bangsa Indonesia dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Dalam pelaksanaannya, pembangunan IKN Nusantara perlu dimonitor agar progres pembangunan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
Maka dari itu, pemerintah melakukan Rapat Pembukaan Pemantauan Pembangunan Infrastruktur IKN Tahap I yang diinisiasi oleh Kantor Staf Presiden (KSP).
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai poros pembangunan IKN berupaya memastikan kelancaran pada proses pemindahan IKN. Sesuai wewenang yang diamanatkan, Kementerian ATR/BPN telah menyusun Rencana Tata Ruang (RTR), melakukan skema pengadaan tanah dan mengidentifikasi status kepemilikan tanah pada wilayah terkait.
“Secara garis besar, kita telah melakukan identifikasi status kepemilikan tanah melalui Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T),” ungkap Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam rapat yang digelar di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Kamis (07/04/2022) kemarin.
Sofyan A. Djalil menjelaskan, tanah di IKN Nusantara terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan; bagian kedua adalah Kawasan IKN Nusantara; dan bagian ketiga adalah Kawasan Pendukung.
Sebagai upaya mitigasi masalah, Kementerian ATR/BPN juga telah menyiapkan strategi untuk mencegah hadirnya spekulan di lahan IKN. Salah satunya dengan melakukan land freezing terhadap tanah yang ada di wilayah IKN.
“Jangan sampai spekulan datang, membeli tanah sehingga tercipta harga tanah yang luar biasa,” ucap Sofyan A. Djalil.
Pada kesempatan yang sama, Kepala KSP, Moeldoko mengutarakan, pihaknya siap membantu Kementerian ATR/BPN dalam percepatan perwujudan IKN Nusantara.
“KSP dapat membantu menjadi fasilitator dalam membantu percepatan penyelesaian konflik agraria, karena secara historis KSP memiliki legitimasi menangani hal tersebut,” ujar Moeldoko.**
