LINGKARPENA.ID | Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait keberlakuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Solusi Bangun Indonesia Tbk periode 2020-2022 membawa konsekuensi terhadap kebijakan ketenagakerjaan di lingkungan perusahaan. Sekretaris Umum Serikat Pekerja Solusi Bangun Indonesia (SP-SBI), Albert Yansen, menjadi narasumber dalam pengawalan pelaksanaan putusan yang menegaskan keberlakuan PKB tersebut sampai dengan adanya kesepakatan baru antara pekerja dan perusahaan.
Dalam pernyataan sikap penggugat, direksi PT Solusi Bangun Indonesia Tbk diminta tidak hanya menghormati Putusan MA Nomor 663 K/Pdt.Sus-PHI/2026, tetapi juga menyesuaikan kebijakan perusahaan agar sejalan dengan seluruh amar putusan.
Terdapat sejumlah poin yang menjadi perhatian penggugat.
Pertama, perusahaan diminta tetap memberlakukan PKB 2020–2022 sampai disepakatinya PKB baru oleh kedua belah pihak.
Kedua, seluruh ketentuan yang tercantum dalam PKB tersebut harus tetap ditaati dan dilaksanakan.
Ketiga, perusahaan diminta menghentikan tindakan, keputusan, maupun kebijakan yang bertentangan dengan ketentuan PKB.
Keempat, perusahaan perlu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan internal yang selama ini dinilai tidak sejalan dengan ketentuan PKB 2020–2022.
Keempat poin tersebut menjadi bagian dari tuntutan penggugat dalam memastikan pelaksanaan putusan MA tidak berhenti pada aspek formal, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik hubungan kerja.
Putusan MA Nomor 663 K/Pdt.Sus-PHI/2026 ditetapkan pada 29 Juli 2026. Dalam putusan tersebut, permohonan kasasi penggugat dikabulkan dan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Jakarta Pusat dibatalkan.
Salah satu substansi pentingnya adalah PKB 2020–2022 tetap berlaku hingga terdapat PKB baru yang disepakati kedua pihak.
Karena itu, penggugat menilai belum adanya PKB baru tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan dalam perjanjian sebelumnya.
Selain meminta penyesuaian kebijakan, penggugat juga mendorong perusahaan membuka kembali komunikasi dan perundingan untuk memperbarui PKB melalui musyawarah.
Langkah tersebut diharapkan menjadi jalan penyelesaian yang memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus menjaga hubungan industrial tetap kondusif.
Penggugat meminta direksi perusahaan segera melaksanakan seluruh amar putusan secara konsisten dan bertanggung jawab.
Editor : Redaksi
