SUKABUMI – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Sakti Wahyu Trenggono, memberikan catatan tegas terhadap hasil pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Meski proyek tersebut telah dinyatakan rampung, kualitas pengerjaan fisik dinilai masih belum sesuai dengan harapan.
Sorotan tersebut disampaikan Trenggono saat menghadiri puncak peringatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan 2026 di kawasan KNMP Pantai Palangpang, Rabu (4/11/2026).
Dalam kunjungannya, Menteri KKP melihat secara langsung kondisi sejumlah fasilitas yang dibangun di kawasan tersebut. Ia menilai masih terdapat bagian pekerjaan yang terlihat kurang rapi sehingga perlu mendapat pembenahan dari kontraktor pelaksana.
Bahkan, Trenggono secara terbuka menyampaikan ketidakpuasannya terhadap hasil pekerjaan tersebut. Ia meminta Sekretaris Jenderal KKP segera memanggil pihak kontraktor untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.
“Tadi saya minta sama Pak Sekjen, saya minta kontraktornya dipanggil dan saya minta dikoreksi. Kontraktornya enggak bagus,” tegas Trenggono.
Ia menekankan, pembangunan infrastruktur bagi masyarakat nelayan tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian proyek. Aspek kualitas konstruksi, kerapian, hingga keindahan kawasan harus menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan.
Menurutnya, fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah harus memiliki kualitas yang baik sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal dan berkelanjutan.
“Saya minta semua dikoreksi dan diperbaiki supaya menjadi indah, jangan belepotan seperti ini,” ujarnya.
Untuk menindaklanjuti temuannya, Trenggono juga meminta Sekjen KKP bersama jajaran satuan tugas terkait, termasuk Satgas Operasional yang dipimpin Victor Manopo, mengawal proses evaluasi dan pembenahan di lapangan.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pembangunan KNMP Desa Ciwaru menghabiskan anggaran konstruksi sebesar Rp14,34 miliar. Proyek tersebut tercatat telah mencapai progres 100 persen.
Adapun fasilitas yang dibangun mencakup gerbang kawasan, kios pengecer dan perbekalan, musala, cold storage, tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, bengkel nelayan, pos jaga, serta sarana sanitasi publik.
Meski secara administratif progres pembangunan telah mencapai penyelesaian, teguran Menteri KKP tersebut menjadi penegasan bahwa kualitas hasil pekerjaan tetap harus dipertanggungjawabkan.
Pemerintah diharapkan tidak hanya memastikan pembangunan selesai tepat waktu, tetapi juga menjamin setiap fasilitas yang diserahkan kepada masyarakat memiliki mutu, kerapian, dan standar pengerjaan yang layak.
