LINGKARPENA.ID | Dalam upaya menghadapi tantangan kependudukan di Jakarta, khususnya wilayah Jakarta Pusat, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkolaborasi dengan Komisi IX DPR RI gelar kegiatan Fasilitasi Teknisi Program Bangga Kencana. Kegiatan ini dibuka oleh Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua DPP Perempuan Bangsa.
Kolaborasi antar lembaga ini dilaksankan sebagai upaya untuk memperkuat dan mensukseskan program kependudukan nasional. Dalam giat tersebut dua pemateri memaparkan bahasannya, dan disampaikan dalam dua sesi.
Pada sesi pertama, Bambang Kristianto, Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan KB Kota Administrasi Jakarta Pusat, mewakili BKKBN, memaparkan materi, “Kebijakan dan Strategi Program Bangga Kencana dalam Pengendalian Penduduk”.
Disampaikannya, bahwa DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi menghadapi tantangan besar terkait kepadatan penduduk, khususnya di Jakarta Pusat yang memiliki tingkat kepadatan tertinggi.
Dikatakan Bambang, peran BKKBN kini tidak lagi hanya terbatas pada pelayanan kontrasepsi, tetapi juga mengawal siklus kehidupan keluarga sejak usia dini hingga lansia. Ditegaskannya, dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045, BKKBN terus mengembangkan pendekatan holistik yang berfokus pada kualitas, tidak hanya kuantitas penduduk.
“BKKBN kini memprioritaskan perubahan pola pikir pasangan usia subur agar beralih ke Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan meningkatkan kesertaan KB pria, sekaligus memperluas layanan KB pasca persalinan dan keguguran,” ujar Bambang.
Meski terjadi penurunan angka kelahiran total (TFR) di Jakarta Pusat dari 4,90 pada tahun 1960-an menjadi 1,76 pada tahun 2025, masih terdapat tantangan seperti angka unmet need yang tinggi (10,77%), belum optimalnya konseling kesehatan reproduksi, serta terbatasnya layanan di tingkat fasilitas kesehatan.
Sebagai bentuk intervensi, BKKBN membagi sasaran pelayanan KB ke dalam empat kategori pasangan usia subur (PUS) dan menawarkan tiga skema layanan mandiri, subsidi, dan gratis yang didukung oleh kerja sama lintas sektor, termasuk dukungan masyarakat dan fasilitas kesehatan.
Materi kedua disampaikan oleh Teguh, yang menyoroti isu stunting sebagai tantangan kependudukan yang krusial, terutama dalam konteks 1.000 hari pertama kehidupan. Ia menjelaskan bahwa angka stunting di Jakarta saat ini mencapai 17,3%, dengan sekitar 30% kasus berasal dari keluarga miskin. Padahal, peran ibu dalam pengasuhan, kecukupan gizi, dan pemberian ASI eksklusif sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak.
Ia juga mengingatkan bahwa negara hanya mampu menjangkau 30% dari 8,6 juta keluarga yang berisiko melahirkan anak stunting, sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat secara aktif. Salah satu solusi gotong royong yang diajukan adalah gerakan “10 orang mengasuh 1 ibu hamil” serta menyumbangkan 10 piring makanan bergizi dari hotel kepada ibu hamil kurang mampu.
Melalui kegiatan ini, BKKBN menegaskan bahwa pengendalian penduduk kini mencakup berbagai aspek seperti edukasi keluarga, pencegahan stunting, hingga pembentukan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) yang adaptif dengan kebutuhan keluarga perkotaan. BKB bahkan tengah diarahkan untuk dapat berfungsi sebagai unit ekonomi seperti daycare berbasis komunitas, yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara bersamaan.
Kepala BKKBN secara terpisah menyampaikan bahwa tantangan menuju Indonesia Emas 2045 harus dijawab dengan membangun keluarga yang berkualitas melalui komitmen nasional, peran aktif daerah, dan keterlibatan masyarakat.
“Pengendalian penduduk bukan hanya angka. Ini soal kualitas manusia Indonesia ke depan,” tegasnya.
Dengan semangat gotong royong dan keterlibatan lintas sektor, BKKBN berharap Jakarta khususnya Jakarta Pusat dapat menjadi model pengendalian penduduk yang efektif dan berkelanjutan, sekaligus melahirkan generasi unggul yang bebas dari stunting dan siap menghadapi masa depan.
