LINGKARPENA.ID | Warga Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi yang tergabung dalam Gerakan Neglasari Bersih (GNB) melakukan aksi protes dengan menyegel kantor Desa Neglasari.
Tindakan ini merupakan puncak dari kekecewaan mereka terhadap kepala desanya, yang dianggap tidak amanah dan tidak transparan dalam penggunaan anggaran Dana Desa serta tata kelola pemerintahan desa.
Dalam orasi yang mereka sampaikan, Gerakan Neglasari Bersih mendesak agar Kepala Desa Neglasari, RH, segera mengundurkan diri atau dicopot dari jabatannya oleh Bupati Sukabumi.
Salah satu pemicu utama tuntutan ini adalah soal tidak transparasinya penggunaan anggaran dana desa, meliputi Bantuan Langsung Tunai (BLT), insentif guru ngaji, insentif ketua RT dan RW, insentif untuk Karang Taruna, dan insentif untuk kader Posyandu. Massa aksi mensoroti belum disalurkannya Anggara tersebut.
Juru bicara GNB, Suparman, mengungkapkan, warga Desa Neglasari sudah hilang kepercayaan kepada desanya yang dinilai tidak amanah dan tidak dapat menjalankan tata kelola pemerintahan desa.
“Hari ini kami menuntut kepala desa Neglasari untuk mengundurkan diri dari jabatannya atau diberhentikan dengan tidak hormat. Dak kepada aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti dugaan adanya penyalahgunaan anggaran dana desa,” tegas Suparman.
Yang lebih parah, kata Kang Parman Pajak Bumi Bangunan Desa Neglasari tahun 2024 baru masuk sekitar 6 persen dari total Rp 184 juta.
“Ini jelas perlu dipertanyakan dan harus di usut,” ucapnya.
Atas kekecewaan itu massa GNB menyegel kantor desanya. Dijelaskan Suparman, penyegelan yang mereka lakukan sambil menunggu jawaban dari DPMD dan inspektorat Kabupaten Sukabumi terkait tuntutan mereka.
“Penyegelan kita lakukan sebelum ada jawaban dari dinas terkait, yaitu DPMD dan tindakan dari inspektorat Kabupaten Sukabumi,” tandas Suparman.
Gerakan Neglasari Bersih menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk perjuangan mereka untuk menuntut pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
