Menyoal Dualisme Kepengurusan KNPI, Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi Bahas Implementasi Perda Kepemudaan

Komisi III DPRD Kota Sukabumi bahas implementasi terkait Peraturan Daerah (Perda) Kepemudaan. Hal itu terkait adanya dualisme kepengurusan DPD KNPIdi Kota Sukabumi.| Foto: Istimewa

LINGKARPENA.ID | Menyoal terkait adanya Dualisme Kepengurusan dalam Organisasi DPD KNPI Kota Sukabumi, Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi bahas implementasi terkait Peraturan Daerah (Perda) Kepemudaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Gagan Rachman Suparman, saat Kubu Ketua Terpilih DPD KNPI Kota Sukabumi, Gilang Gusmana bersama Jajarannya melakukan Audensi dengan DPRD Kota Sukabumi, bertempat di Gedung DPRD, Jalan Ir H janda Kota Sukabumi, Rabu (05/10/2022).

“Iya, saat ini kami menerima aspirasi dan berdialog dengan Organisasi KNPI, yang mana disinyalir adanya Dualisme di dalam kepengurusan DPD KNPI Kota Sukabumi,” kata Abah Gagan sapaan akrab kepada Lingkarpena.id, Seusai acara.

Lanjut Politisi Besutan Partai Megawati Soekarno Putri, kalau berbicara peraturan daerah (Perda) Kepemudaan Kota Sukabumi, itu dibuat karena adanya persoalan yang tidak dapat di selesaikan maka harus ada dibuat perda. Susah seharusnya perda tersebut untuk diikuti oleh semua pihak salah satunya Organisasi Kepemudaan.

Baca juga:  K-Sarbumusi Diusia Ke-66 Tetap Konsisten dan Dorong Pemerintah Soal Pemulihan Ekonomi Buruh

“Dalam Perda Kepemudaan itu sudah jelas, tercantum di Undang-undang Kepemudaan yang tergolong dalam organisasi Kepemudaan batasan usia 16 tahun hingga 30 tahun dan ini tidak bisa dipungkiri. DPRD Kota Sukabumi sudah banyak melakukan pekerjaan untuk mewujudkan satu perda, apakah masyarakat ataupun pemerintah akan menghianati perda tersebut tentunya tidak karena perdanya sudah di sepakati,” bebernya.

Masih kata dia, perda yang sudah di sahkan sudah melalui proses, pendalaman, pengkajian dan analisa yang sudah ketat. Kenapa hari ini semua pihak tidak melihat itu, dengan berbagai macam asumsi, argumentasi serta yang lainnya yang terpenting adalah prasyarat undang-undang Kepemudaan untuk dipergunakan.

“Kami memberikan secara sepenuhnya kepada leading sektor yakni Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Sukabumi, dan juga tadi saya menyampaikan dalam forum dialog tadi terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terkait permasalahan ini yang tidak semestinya harus di bawa langsung ke ranah DPRD tetapi harus di selesaikan bersama leading sektor terkait,” pungkasnya.

Baca juga:  Pemdes Gunung Bentang Eksekusi Rumah Warga Tangkil, Ini Alasannya!

Ditempat yang sama, Kubu Ketua Terpilih DPD KNPI Kota Sukabumi, Gilang Gusmana menambahkan bahwa pihaknya bersama jajaran kepengurusan selain bersilaturahmi juga mengungkapkan curahan hati kepada DPRD Kota Sukabumi. Agar ada langkah dan upaya untuk bisa menyampaikan kepada Pemerintah Kota Sukabumi, dalam hal ini adanya di ranah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

“Karena Dispora dan Kesbang Pol itu merupakan mitra Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Sukabumi, agar di atensi terkait penyelesaian serta persoalan pemuda KNPI,” ucapnya.

Gilang mengaku bahwa sebelumnya pada saat masing-masing kedua Kubu melaksanakan Musyawarah Daerah (Musda) bertempat di Qolbun salim, Kafe Nyumput dan di Mako Kodim pernah di mediasi oleh Dispora serta Kesbangpol namun setalah menggelar kembali Musda lanjutan hingga kini tidak ada bentuk upaya untuk mempertemukan kedua belah pihak.

Baca juga:  TIDAR Jabar: Jemput Pulang Warga Sukabumi di Kalimantan Tengah, Ini Kronologisnya

“Saya berharap apa yang tadi di sampaikan dan di dengarkan secara bersama-sama bahwasanya baik Kesbang Pol maupun Dispora, bersedia dalam waktu dekat ini siap untuk menyelesaikan persoalan kepengurusan DPD KNPI Kota Sukabumi,” harapnya.

Semoga sebelum tanggal 28 Oktober mendatang, Kesbang Pol san Dispora ada bukti konkrit, supaya tidak terjadi hal-hal yang sifatnya memicu kepada konflik sebab ada beberapa teman Organisasi Kepemudaan (OKP) yang secara langsung berkomunikasi. Apabila progres terkait tindak lanjut dari persoalan ini maka mereka meminta untuk meminta gerakan berskala besar monumental di hari Peringatan Sumpah Pemuda.” pungkas Gilang.

Turut hadir dalam Audensi tersebut, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Kamal Suherman, Ketua Komisi I, Momi Soraya, Ketua Komisi III, Gagan Rachman Suparman, bersama Anggota DPRD lainnya, Kaban Kesbang Pol, Kabid Dispora, Intelkam Polres Sukabumi Kota dan unsur lainnya.

Pos terkait