LINGKARPENA.ID | Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Cabang Sukabumi menggelar aksi protes keras sebagai bentuk respons terhadap rentetan kebijakan nasional dan mandulnya pengawasan birokrasi lokal yang dinilai mengorbankan hajat hidup orang banyak serta mencederai marwah demokrasi.
Aksi yang digelar pada 18 Juni 2026 tersebut menyampaikan 4 (empat) poin tuntutan utama. Berikut tanggapan SEMMI Sukabumi langsung dari Koordinator Lapangan/Koordinator Aksi, Faisal Adi Pamungkas.
1. Tolak Efek Domino Kenaikan BBM: Jangan Korbankan Rakyat Kecil. Kenaikan harga Pertamax baru-baru ini memicu kekhawatiran massal akan terjadinya migrasi besar-besaran konsumen ke Pertalite, yang berujung pada kelangkaan dan potensi kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Kenaikan Pertamax itu hantaman awal, tapi efek dominonya yang mematikan bagi wong cilik. Ketika BBM non-subsidi naik, kelas menengah turun kelas dan berebut Pertalite dengan rakyat miskin. Jika pemerintah sampai berani menaikkan harga BBM subsidi di tengah situasi ini, itu sama saja mencekik leher rakyat sendiri. Inflasi akan meroket, harga sembako di pasar-pasar Sukabumi akan melambung tinggi. Kami tidak akan tinggal diam melihat isi dompet rakyat dikuras habis!”
2. Tolak Kembalinya Dwi Fungsi Polri di Era Reformasi. Kritik tajam diarahkan pada penempatan perwira aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada pos-pos jabatan sipil, kementerian, maupun lembaga di luar ranah penegakan hukum.
“Reformasi 1998 dibayar mahal oleh darah para syuhada untuk memisahkan aparat keamanan dari urusan politik dan birokrasi sipil. Hidupnya kembali gejala Dwi Fungsi ini adalah kemunduran demokrasi yang amat serius. Polisi harus profesional pada tupoksinya: menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Jangan biarkan kursi birokrasi sipil diisi oleh aparat aktif, karena itu merusak sistem ASN dan membangkitkan kembali aroma orde baru!”
3. Desak Hak Angket DPRD Kota Sukabumi atas Mandulnya Rekomendasi Panja diranah lokal, SEMMI menyoroti dilecehkannya fungsi legislatif akibat pihak eksekutif/pemerintah daerah yang mengabaikan hasil rekomendasi Panitia Kerja (Panja) DPRD Kota Sukabumi.
“Untuk apa ada Panja kalau rekomendasinya hanya jadi tumpukan kertas pajangan di meja Wali Kota? Ini adalah pelecehan nyata eksekutif terhadap marwah legislatif! Kami menantang seluruh fraksi di DPRD Kota Sukabumi untuk membuktikan fungsi pengawasannya dengan menggulirkan Hak Angket. Jika dewan hanya diam dan membiarkan rekomendasinya dikencingi oleh eksekutif, maka sah, DPRD Kota Sukabumi telah mandul dan mati suri!”
4. Desak Pembentukan Perda Ketahanan Keluarga / PEKAT guna Membatasi Perilaku Asusila di Ruang Sipil. SEMMI mendesak percepatan regulasi lokal untuk membentengi moralitas masyarakat dari ancaman normalisasi perilaku menyimpang di ruang publik Sukabumi.
“Sukabumi ini kota yang religius dan berbudaya luhur. Kami melihat ada pembiaran dan normalisasi terhadap perilaku asusila,dan aktivitas ‘boti’ yang mulai berani unjuk gigi di ruang sipil maupun siber. Ini ancaman nyata bagi masa depan generasi muda. Oleh karena itu, kami menuntut DPRD segera mengesahkan Perda Ketahanan Keluarga atau Perda PEKAT. Harus ada payung hukum yang tegas untuk menyaring dan menindak segala bentuk penyimpangan moral ini demi menjaga ruang publik yang sehat dan beradab.”
“Aksi hari ini barulah pemanasan. Jika tuntutan kami tidak direspons secara konkret, baik oleh DPRD Kota Sukabumi maupun pemangku kebijakan terkait, kami pastikan SEMMI akan turun ke jalan dengan gelombang massa yang jauh lebih besar. Kita kawal gerakan ini sampai keadilan benar-benar ditegakkan.” pungkas Faisal Adi.(*)
