Kadinsos Kota Sukabumi Bahas Validasi Data Penerima Bantuan, Akan Koordinasi dengan BPS, Bappeda dan Diskominfo

LINGKARPENA.ID | Dinas Sosial Kota Sukabumi tengah melakukan pembahasan terkait data penerima bantuan sosial, mulai dari jumlah penerima dari berbagai program, indikator penetapan penerima manfaat, hingga mekanisme tahapan desil yang menjadi acuan dalam menentukan apakah seseorang masih berhak menerima bantuan atau tidak.

 

Pembahasan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat validitas data agar program bantuan sosial yang disalurkan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Baca juga:  Sambut Hari Bhayangkara, Polres Sukabumi Kota Bagikan Ribuan Paket Sembako

 

Kepala Dinas Sosial Kota Sukabumi, Asep Suhendrawan, saat dikonfirmasi mengenai data penerima bantuan sosial, menyampaikan bahwa pembahasan masih berlangsung di internal dinas.

 

“Muhun nuju di bahas, kebetulan Sekdis dan para Kabid ny baru-baru pelantikan,” ujar Asep Suhendrawan.

 

Ia juga menjelaskan bahwa setelah proses penyesuaian internal, Dinas Sosial akan melakukan koordinasi dengan sejumlah perangkat daerah dan lembaga terkait untuk memastikan data yang digunakan memiliki tingkat akurasi yang baik.

Baca juga:  Pengedar Obat-obatan Berbahaya Dibekuk Satreskrim Polres Sukabumi Kota

 

“Iy pa. Kita juga akan ke BPS, Bappeda dan Diskominfo untuk koordinasi terkait data-data tsb,” katanya.

 

Koordinasi tersebut dinilai penting mengingat data penerima bantuan sosial menjadi dasar dalam berbagai program perlindungan sosial pemerintah. Selain jumlah penerima, masyarakat juga menantikan informasi mengenai indikator yang digunakan dalam menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan, serta bagaimana mekanisme tahapan desil hingga seseorang dinyatakan tidak lagi menjadi penerima bantuan sosial.

Baca juga:  Berikan Pelayanan Kepada Masyarakat, Personil Polsek Gunungpuyuh Laksanakan Gatur Arus Lalu Lintas

 

Melalui koordinasi dengan BPS, Bappeda, dan Diskominfo, diharapkan data yang dimiliki Dinas Sosial dapat tersinkronisasi sehingga informasi mengenai jumlah penerima bantuan, indikator penilaian, maupun perubahan status penerima bantuan dapat disajikan secara lebih akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pos terkait