Seperti pelaksanaan sidang Tipiring tersebut sempat ditinjau pula oleh Penjabat Wali Kota, Kusmana Hartadji.

Penjabat Wali Kota usai melakukan peninjauan mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menertibkan dan memberikan efek jera bagi para PKL yang masih melanggar peraturan dengan berjualan di zona merah.

“Salah satu langkah kita untuk membuat para PKL tertib dan berkomitmen memenuhi peraturan, makanya kita lakukan Sidang Tipiring. Dari pagi tadi hampir 30 orang terjaring dan langsung disidangkan. Ini memberikan efek jera agar tidak berjualan di zona merah,” jelasnya.

Disampaikan pula oleh Kusmawan, kegiatan ini bukan berarti Pemerintah tidak mendukung keberadaan para PKL yang termasuk kedalam kategori usaha mikro saja.

“Tapi ini merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penataan wilayah dalam rangka meningkatkan kenyamanan masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Sukabumi, Ayi Jamiat menerangkan, dalam kegiatan ini terjaring sekitar 40 orang PKL yang berjualan di area fasilitas umum dan zona merah seperti di Jalan Perintis Kemerdekaan.

Ayi juga menyampaikan bahwa sebelumnya para PKL tersebut sudah diingatkan oleh pihaknya agar berjualan sesuai dengan ketentuan.

“Sidang Tipiring terhadap PKL yang ada dizona merah itu terdiri dari Jalan R.Syamsudin SH, R.E Martadinata, Suryakencana, Siliwangi, Perintis Kemerdekaan dan Perpustakaan. Kemudian terhadap PKL yang berjualan di area fasilitas umum seperti kawasan Alun-alun. Hari ini didapatkan sekitar 40 orang PKL yang sebelumnya sudah diingatkan,” kata Ayi.

Dijelaskan lebih lanjut sanksi yang diberikan dalam Sidang Tipiring adalah denda uang berkisar antara Rp. 20 ribu – 50 ribu tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan PKL tersebut.**

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Syarifudin, menyatakan bahwa penertiban dilakukan secara rutin untuk normalisasi area publik dan trotoar yang masih digunakan sebagai tempat jualan atau parkir gerobak PKL.

Lokasi penertiban yang dilaksanakan personelnya mencakup area trotoar sekitar rumah sakit Palabuhanratu, lapangan Cangehgar, jalan Kenari, area sekitar kantor sekretariat daerah, alun-alun Palabuhanratu, dan sepanjang jalan Siliwangi.

“Penertiban terkait gerobak PKL yang sengaja diparkir sembarangan atau di tempat yang dilarang berjualan,” ungkapnya.

“Meski ada beberapa gerobak PKL yang tidak berjualan, namun tetap tidak diamankan oleh pemiliknya atau diparkir sembarangan,” tambahnya.

Syarifudin menyatakan bahwa kondisi tersebut mengganggu kenyamanan, tata kota, dan tata wilayah. Meskipun Satpol PP telah memberikan sosialisasi, himbauan, dan teguran kepada pengelola PKL untuk mengamankan atau menyimpan gerobak pada tempatnya, masih terdapat pelanggaran.

“Meski sudah diberi toleransi, namun masih terjadi pelanggaran,” jelasnya.

Kedepannya, Syarifudin menyatakan bahwa jika pelanggaran masih terus terjadi, Satpol PP akan terus memberikan pemahaman persuasif kepada PKL untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Tindakan tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan akan diambil untuk menjaga situasi normalisasi.

“Jika masih melanggar, kami akan tindak tegas sesuai dengan peraturan, dengan proses hukum atau pro yustisia. Ini dilakukan untuk mempertahankan situasi normalisasi,” paparnya.

Syarifudin mengajak masyarakat khususnya para pedagang kaki lima agar tetap mengindahkan aturan yang berlaku dalam berusaha atau berjualan.

“Harapan kami mereka mengikuti solusi, bukan aturan baku dari petugas. Ini dilakukan demi kepentingan bersama, pemerintah tidak melarang PKL untuk berusaha, namun harus mematuhi aturan zona yang dilarang,” tandasnya.

Diantara ruas jalan yang menjadi sasaran petugas gabungan tersebut antaralain, seperti Jalan Ahmad Yani, R.E. Martadinata, termasuk di kawasan Alun-alun dan Lapang Merdeka Kota Sukabumi.

Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, Ayi Jamiat menerangkan, dalam penertiban tersebut pihaknya sempat menyita sekitar 34 tabung gas yang digunakan oleh para PKL untuk berjualan.

Hal ini menurutnya dilakukan untuk memberikan efek jera. Karena sebelumnya para pedagang telah diperingatkan agar tidak berjualan ditempat yang dilarang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

“Yang kami tertibkan seperti PKL roda dorong yang ada di Alun – alun, Lapang Merdeka, depan Gedung Juang, Ahmad Yani dan R.E Martadinata. Kami mengambil tabung gas mereka karena membandel,” terang Ayi Jamiat kepada wartawan.

Ayi menjelskan, tabung gas yang disita tersebut telah dikembalikan kepada para PKL pada saat pengambilan di Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Sukabumi memberikan edukasi kepada para PKL agar menaati peraturan.

“Ya, sudah kami kembalikan setelah tiga hari. Tapi pada saat pengambilan kami berikan edukasi supaya mereka tidak berjualan di tempat yang dilarang sesuai Perda,” singkatnya.**

Proses penertiban langsung dipantau oleh Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi yang didampingi Sekda Dida Sembada, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Andri Firmansyah, Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Ayi Jamiat serta Kepala Dishub Imran Wahardani.

Penertiban lapak PKL di dua ruas jalan Pasar tersebut dilakukan oleh petugas gabungan dari Pemkot Sukabumi dan dibantu oleh aparat keamanan lainnya.

”Kami melakukan penertiban ruas Jalan Ciwangi dan Yulius Usman, sebagaimana telah diinformasikan kepada para pedagang sebelumnya diruas jalan ini Ciwangi dan Yulius Usman sekitar sembilan tahunan tertutup dikarenakan dampak dari pembongkaran Pasar Pelita,” kata Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi kepada wartawan.

Lanjut dia, pada waktu itu pedagang pindah ke sepanjang Jalan Ciwangi dan pada hari ini dilakukan normalisasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ruas jalan tersebut sudah bisa dilalui kendaran angkutan umum dan warga masyarakat menikmati ruas Jalan Ciwangi sebagaimana sedia kala.

“Pedagang direlokasi ke Pasar Pelita sejak kemarin dan mereka sudab berbenah di Pasar Pelita. Terakhir wali kota memastikan penertiban tidak ada permasalahan dan semua berjalan kondusif,” ungkapnya.

“Sebelum pembongkaran semua PKL kami ajak ngobrol dulu dan pedagang semua kooperatif. Ya ini kan demi kenyamanan bersama kedepannya,” pungkasnya.

Rencana kegiatan kemping Pramuka untuk setingkat Sekolah Dasar (SD) sewilayah Kecamatan Nagrak, rencananya akan digelar pada tanggal 12 sampai tanggal 15 Agustus mendatang. Dan lokasinya akan terpusat di lapangan sepak bola Desa Girijaya.

“Alhamdulillah, masih ada kegiatan sekolah lagi yang diikuti oleh ratusan siswa sekolah dilapang ini,” ungkap, Andi salah satu pedagang Bakso keliling, Sabtu (6/8/22).

Lanjut Andi, kemaren kita bisa merasakan rezeki dari kegiatan samenan di beberapa sekolah. Sekarang disambung lagi dengan kegiatan Pramuka. Tentu saja kegiatan Kemping merupakan momentum bagi para pedagang.

“Kalau ada kegiatan sekolah, apalagi melibatkan siswa se Kecamatan Nagrak, pasti akan banyak pedagang yang berjualan dilokasi ini. Makanya saya dari jauh-jauh hari sudah mulai berjualan disini,” kata dia.

Andi berharap, agar kegiatan nanti bisa berjalan dengan baik dengan didukung cuaca yang cerah.

“Ya, suka kasihan juga kalau cuacanya tidak mendukung, misalnya kalau hujan, anak-anak pasti kedinginan kalau kemping disini. Dan pasti dampaknya bagi para pedagang akan sepi pembeli,” sambungnya seraya tersenyum.

Dengan memanfaatkan ruang area parkir, sejumlah PKL Musiman diberikan waktu tiga hari untuk mengais rezeki di kawasan Industri tersebut pada setiap bulannya.

“Alhamdulillah, berkat toleransi dari pihak perusahaan, kami bisa mengais rezeki di sini,” ungkap Candra, salah satu pedagang Sandal yang biasa mangkal tiap bulan kepada Lingkarpena.id, Selasa (26/07/2022) di area perusahaan.

Lanjutnya, kegiatan PKL yang berjualan di sini sudah ada sejak pertama kali perusahan garmen berdiri dan buka di wilayah Cibadak.

“Dari dulu sejak pertama kali perusahaan ini di buka kami berjualan di pabrik ini,” jelasnya.

Candra menambahkan, untuk kondisi saat ini berjualan tidak semanis waktu pertama kali di buka. Daya beli dari para karyawan sangat jauh berkurang, sehingga kami hanya bisa untuk bertahan hidup dan tak bisa untuk mengembangkan usaha.

“Sepi pembeli. Jadi susah untuk menambah penghasilan, mungkin ini dampak dari pengurangan karyawan di perusahaan dan dampak perang Ukraina dan Rusia juga. Soalnya kan hasil dari pabrik ini di infor ke luar negeri,” timpal Yanto, pedagang kosmetik.

Upaya tersebut salah satunya dengan kembali melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL0 yang masih berjualan di luar Pasar Pelita. Seperti dibeberapa ruas jalan lainnya agar mereka kembali berjualan masuk ke dalam pasar. Langkah tersebut langsung dipantau Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi yang mengunjungi Pasar Pelita Kota Sukabumi, Kamis (21/7/2022).

Dalam pantauan tersesbut, turut dihadiri Kapolres Sukabumi Kota AKBP SY Zainal Abidin, Kodim 0607 Kota Sukabumi yang diwakili Danramil Cikole Kapten Inf Ahmad Samas dan unsur terkait lainnya.

”Sebagaimana hasil rapat Forkopimda Kota Sukabumi beberapa waktu lalu, hari ini disepakati akan kembali melaksanakan penertiban dengan melibatkan unsur Polri dan TNI. Ya Pemda terlibat aktif dalam penertiban termasuk PT KAI,” kata Fahmi dikutip dari laman resmi kdp.Sukabumikota.go.id.

Diharapkan sambung Fahmi, dengan penertiban kedua kalinya para PKL ini mampu semakin menghidupkan perdagangan dan perekonomian di dalam Pasar Pelita yang sudah terbangun.

”Penertiban akan terus dilakukan meskipun dengan jumlah personel makin berkurang nanti, bisa sebulan atau dua bulan akan terus dilakukan,” bebernya.

Fahmi mengimbau kepada PKL khususnya yang masih berdagang di luar mari sama-sama masuk ke dalam pasar. Sebab kini dengan berbagai skema dan solusi telah diberikan oleh pengembang dan pedagang tinggal masuk ke dalam Pasar Pelita.

”Jangan terprovokasi ajakan dari pihak tidak bertanggungjawab untuk berdagang diluar, karena hal tersebut pemerintah bersama aparat dengan tegas melarang ruas jalan yang ada digunakan PKL untuk berjualan,” pungkasnya.

Dampak pandemi Covid-19 memang sangat dirasakan oleh semua pihak, termasuk para PKL yang mengadu nasib mencari rezeki dengan cara berdagang.

“Kendaraan tempur ini, sebagai alat tranportasi kami dalam mencari sesuap nasi di berbagai wilayah di Sukabumi,” ungkap, Peri (32) yang tinggal di Kampung Bojong Talang RT 02/05, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.

Lanjutnya, demi bertahan hidup, kendaraan keluaran tahun 2000 ini digunakan untuk alat membawa barang dagangan keberbagai pelosok kampung setiap harinya.

“Tampa kendaraan ini, kami bingung harus kemana. Jadi ini untuk memasarkan dagangan. Dan juga biaya pengeluran pasti membengkak, karna harus mengunakan jasa tranportasi umum kalau hendak berjualan di suatu tempat, seperti pergi ke jalur Lingkar Selatan Sukabumi setiap hari Minggu,” kata dia.

Saat ini, kata dia, walaupun sudah ada kelonggaran ppkm oleh Pemerintah tampa ada penyekatan dan pembatasan lagi. Namun tetap saja dampaknya masih sangat terasa oleh para PKL karna daya beli masyarakat yang masih rendah. Sehingga sulit bagi PKL untuk memenuhi kebutuhan keluarga saat ini.

“Pendapatan saat ini masih belum bisa
mencukupi buat kelurga. Ya jangankan buat kerumah buat beli BBM saja sudah kadang kesulitan. Makanya, setiap pulang berdagang kami selalu memeriksa kendaraan terlebih dahulu, takut kalau ada kerusakan pada kendaraan tempur ini,” pungkasnya.

Penerima manfaat merupakan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan pedagang asongan di wilayah Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi.

Menurut Danramil Sagaranten 0622-11 Kapten Inf Enjang mengatakan, bantuan sebesar Rp300 ribu merupakan amanat Panglima Tentara Republik Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa.

Bantuan Sosial Tunai merupakan tahapan yang ketiga kalinya dengan total jumlah penerima manfaat 1.300 orang PKL dan pedagang Asongan.

“Di wilayah V Kecamatan Sagaranten penyaluran BST dilakukan di empat titik. Sudah disalurkan sebanyak 480 orang. Dan untuk Kecamatan Cidolog, Curugkembar dan Cidadap, hari ini disalurkan,” kata Enjang kepada Lingkarpena.id, Sabtu (21/5/22).

Selain itu sambung dia, semoga dengan adanya bantuan ini, para PKL dan pedagang Asongan bisa bermanfaat serta dapat membantu untuk tambahan permodalan.

“Program BST inindiharapkan bisa menambah permodalan dari hasil penjualan para pedagang,” pungkasnya.

Di sisi lain, para pedagang harus membayar sewa bulanan atau harian kepada pengelola terminal dengan harga yang bervariatif, tergantung bentuk serta luas bangunan yang ditempati.

“Kalau sebelum covid penghasilan saya bisa mencapai Rp1 juta sehari bahkan lebih, tetapi sekarang cuma dapat Rp300 ribu sehari, itu pun dihitung berikut modal,” ungkap salah seorang pedagang teminal yang enggan menyebutkan nama.

Baca juga: Pengusaha Sebut Bantuan Modal UMKM Butuh Intervensi Pemasaran

Baca juga: Sepi Pembeli, Pedagang Terminal Lembursitu Menjerit

Ia mengaku sudah berjualan di terminal lebih dari tujuh tahun, namun saat ini omsetnya malah turun drastis semenjak pandemi Covid-19.

“Padahal saya punya tanggungan keluarga yang cukup besar, termasuk anak yang masih kuliah walaupun masih belajar daring di rumah,” imbuhnya.

Pedagang lainnya berinisial J mengaku, untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari dirinya hanya mengandalkan penghasilan dari usaha dagang di terminal.

“Usaha saya ini cuma dagang di terminal, tidak memiliki usaha yang lain. Jadi walaupun sepi pembeli, saya tidak punya pilihan selain bertahan berjualan di sini,” terangnya.

Baca juga: Usaha Simpan Pinjam BUMDes Cimanggu Lesu

Baca juga: Ikan Cupang, Alternatif Usaha di Tengah Pandemi Covid-19

Ia mewakili pedagang lainnya berharap, pandemi Covid-19 ini segera berakhir, agar usahanya dapat berjalan seperti sedia kala.

“Mudah-mudahan virus Corona ini segera berakhir, sehingga aktifitas di terminal ini normal lagi seperti sediakala. Tentunya barang dagangan pun bisa dijual seperti dulu,” pungkasnya.

Reporter : Wafik Hidayat
Redaktur : Garis Nurbogarullah