Wabup Sukabumi Dorong Penguatan Peran KPM dalam Percepatan Penanganan Stunting Desa

LINGKARPENA.ID | Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas menerima audiensi Forum Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kabupaten Sukabumi di Pendopo, Rabu (14/4/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam upaya percepatan penanganan stunting melalui pendekatan konvergensi di tingkat desa.

 

Ketua Forum KPM Kabupaten Sukabumi, Timan Sutiman, menjelaskan bahwa pihaknya hadir untuk menyampaikan hasil pendataan sekaligus rekomendasi terkait kondisi stunting di desa-desa. Menurutnya, peran KPM sangat strategis karena tersebar di seluruh wilayah desa dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca juga:  Bupati Sukabumi Kukuhkan Pengurus Korpri

 

“Konvergensi stunting menjadi fokus utama kami di tingkat desa. Data yang kami himpun di lapangan diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.

 

Ia menambahkan, hasil pendataan tersebut tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga sebagai acuan intervensi program yang lebih efektif dan terukur.

Baca juga:  Mobil Travel Terjun Bebas di Turunan Puncak Dini Darma Geopark Ciletuh, 12 Terluka 1 Tewas

 

“Harapannya, rekomendasi yang kami sampaikan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan langkah intervensi yang lebih optimal,” tambahnya.

 

Sementara itu, Wakil Bupati H. Andreas menyambut baik kehadiran Forum KPM dan mengapresiasi kontribusi para kader dalam mendukung upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Sukabumi.

 

“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix, dan KPM menjadi bagian penting dalam upaya tersebut,” ungkapnya.

Baca juga:  Bentrok Ormas Kembali Terjadi di Sukabumi, 1 Orang Tewas

 

Menurutnya, data dan rekomendasi yang disampaikan Forum KPM memiliki nilai strategis sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan arah kebijakan pemerintah ke depan.

 

“Ini menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat dan berbasis data,” pungkasnya. (adv).

Pos terkait