LINGKARPENA.ID | Anggota DPR RI Komisi IX dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Zainul Munasichin terus melakukan upaya pengawalan terhadap sejumlah program pemerintah yang menyasar terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Seperti pada porogram jaminan kesehatan nasional (JKN) yang di sajikan oleh BPJS Kesehatan. Menurutnya porgram yang sudah berjalan hampir 10 tahun lebih ini, sangat bagus hingga mendapat apresiasi dari banyak negara dengan kesusksesan mencapai hingga 95% kepesertaan di seluruh Indonesia.
“Nah, khusus untuk Sukabumi, sudah mencapai standar UHC (Universal Health Coverage). Tapi, problemnya sekarang di Sukabumi, khususnya kabupaten yang Non cut off nya itu sedang terpending,” Kata Zainul Munasichin saat diwawancara media, usai menghadiri Sosialisasi Program BPJS Kesehatan di Yayasan Nurul Qur’an Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Selasa (25/02).
Kang Zainul, sapaan akrabnya, mengungkap kurang lebih dari 200 ribu peserta (penerima bantuan iuran (PBI) yang harusnya bisa dicover oleh anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sampai sekarang terkendala, karena kuota PBI di tingkat pusat sudah habis.
“Karena ini, maka seluruh peserta BPJS Kesehatan di Sukabumi yang misalnya mengalami tunggakan atau peserta PBI ketika ingin berobat ke rumah sakit yang belum ngurus, itu gak bisa langsung aktif masih harus menunggu. Nah, ini kendalanya,” kata dia.
Kang Zainul mengaku, pihaknya di komisi IX DPR RI tengah berikhtiar kepada pemerintah pusat melalui kementerian sosial agar 200 ribu peserta PBI harus tercover oleh APBN.
“Ya, yang sudah masuk dalam DTKS, itu sudah bisa dicover oleh APBN melalui dana pusat,” tutur politisi yang juga menjabat sebagai pengurus DPP PKB itu.
Sebagai informasi, dalam sosialisasi yang diikuti oleh 200an peserta ini, hadir juga Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sukabumi, Ahmad Sanusi Budi Permana sekaligus memaparkan program jaminan kesehatan yang hari ini berlaku.
