LINGKARPENA.ID – Pembangunan selayaknya menjadi sebuah batu loncatan perekonomian di setiap daerah. Pembangunan juga mesti menjadi identitas ekonomi maupun politik suatu daerah dalam menjadikan daerah tersebut ada pada sebuah titik kemajuan.
Namun, pembangunan daerah terkhusus di Kota Sukabumi secara tidak langsung menggambarkan keadaan ekonomi politik Kota Sukabumi. Kita lihat dalam berjalannya pembangunan Kota Sukabumi yang menjadi Pembangunan Strategis Nasional (PSN), tentu saja pembangunannya tidak hanya masuk dalam lingkup anggaran pemerintah kota. Namun ada terselip anggaran provinsi yang masuk ke kota Sukabumi dalam segi pembangunan beberapa fasilitas.
“Kita ketahui bersama ada beberapa pembangunan di Kota Sukabumi yang berasal dari anggaran provinsi seperti Alun-alun terintegrasi, Lapang merdeka, pedestrian Ahmad Yani, Pasar dan terminal Lembur Situ serta flyover di Kecamatan Cibeureum, yang terdapat di Jalan Lingkar Selatan,” ujar Wakil Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Sukabumi Raya, Isra Cahaya Gemilang, Jumat (07/01/2022).
Menurut Isra, dimana pembangunan di Kota Sukabumi yang berasal dari anggaran provinsi itu selalu mengalami masalah dari pembangunan yang tidak sesuai rencana waktu. Sampai-sampai menjadi permasalahan teknis maupun non teknis.
“Ya, itu mengisyaratkan keadaan ekonomi maupun politik daerah Kota Sukabumi tidak ada dalam kondisi yang baik. Dimana pembangunan ini tidak sepenuhnya berorientasi pada sebuah kesejahteraan masyarakat dalam aspek ekonomi sebagai penerima manfaat,” jelas Waka polhukam DPC GMNI Sukabumi Raya ini.
GMNI Sukabumi dalam menyoroti terkait progress pembangunan fly over di Kecamatan Cibeureum jalur lingkar selatan yang terkesan lambat progress pembangunannya. Sampai hari ini pembangunan belum juga kunjung rampung. Padahal pada awalnya pembangunan ini di targetkan rampung dalam waktu 160 hari kerja. Namun sampai hari ini belum juga kunjung rampung.
