LINGKARPENA.ID | Guna meningkatkan mutu dan pelayanan publik dilingkungan kedinasan kabupaten Sukabumi, para pejabat dilingkungan (Sekda) Sekretaris Daerah mendapatkan pembinaan dari Ombudsman Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri mewakili Bupati. Dihadiri oleh 37 Dinas se-Kabupaten Sukabumi dan Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 47 kecamatan.
Dalam pemaparannya, Fitri Agustin kepala keasistenan pencegahan Maladministrasi Ombudsman Provinsi Jawa Barat mengatakan, standar pelayanan publik di dalamnya ada 14 komponen yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara negara. Sesuai yang tertuang dalam undang-undang 25 tahun 2009.
“Ada beberapa hal penting dalam penilaian kepatuhan kepada para penyelenggara negara dalam melakukan standar pelayanan. Yaitu penilaian dengan kriteria Hijau, Kuning dan Merah,” kata Fitri Agustin, di Aula Gedung BPKPSDM, Desa Cijalingan, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Kamis (14/07/2022).
Lanjutnya, untuk zona Hijau adalah kepatuhan tinggi dalam hal memampang, menginformasikan standar pelayanan, baik di website ataupun di kantor, sedangkan untuk zona Kuning tingkat kepatuhannya termasuk dalam katagori sedang.
Sementara untuk kateria zona Merah, tingkat kepatuhannya sangat rendah. Sedangkan untuk Kabupaten Sukabumi di Tahun 2021 masuk dalam katagori zona Kuning atau zona sedang.
“Makanya, kami selaku lembaga negara yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh negara dan pemerintahan termasuk BUMN, BUMD dan Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan kami lakukan pembinaan secara menyeluruh,” pungkasnya.**
