LINGKARPENA.ID | Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginginkan ASEAN tetap terbuka dan bisa bekerja sama dengan negara mana pun.
Presiden berbicara mengenai tantangan ke depan dalam menavigasi ASEAN di antara kekuatan-kekuatan besar. Jokowi menegaskan ASEAN tidak boleh menjadi proksi bagi negara atau pihak mana pun.
“Prinsip Indonesia di keketuaan ASEAN adalah kolaborasi dan kerjasama dengan siapa pun. Dan kita tidak ingin ASEAN menjadi proksi siapa pun, proksi negara mana pun,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media di Bandara Internasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Minggu, 7 Mei 2023 kemarin.
Lebih lanjut, Jokowi menginginkan ASEAN tetap terbuka dan bisa bekerja sama dengan negara mana pun.
Dengan demikian, setiap masalah bisa diselesaikan dengan pendekatan dialog, termasuk dalam isu Myanmar yang juga akan menjadi salah satu poin pembahasan para pemimpin ASEAN pada KTT ke-42 ini.
“Iya, secara khusus akan dibahas.Tapi, acuan kita tetap untuk Myanmar, acuan kita tetap ‘5 Point of Consensus’, itu tetap menjadi acuan, tetapi harus dengan dialog, bukan karena–menurut saya sanksi itu bukan sebuah solusi,” tegasnya.
Presiden Jokowi pun berharap agar konflik di Myanmar dapat segera diselesaikan.
Setidaknya ada tiga hal yang ditekankan Presiden Jokowi terkait isu Myanmar, mulai dari penghentian kekerasan hingga mendorong peran aktif dari Myanmar dalam dialog-dialog.
“Pertama, kekerasan harus dihentikan, segera dihentikan,” tandasnya.
Yang kedua, bantuan kemanusiaan harus sampai ke rakyat di Myanmar.
“Ketiga, dialog–ini yang paling penting–yang ingin kita yang aktif tidak hanya di sini, tetapi juga di Myanmar sendiri juga harus aktif untuk berperan dalam dialog-dialog yang ingin kita lakukan,” pungkasnya.**
