LINGKARPENA.ID | Ribuan guru honorer yang mewakili 47 Kecamatan di Kabupaten Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD, Jalan Komplek Perkantoran Jajaway, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu, pada Kamis, 30 Januari 2025.
Koordinator aksi, Deril Sukma, mengatakan bahwa aksi ini bertujuan untuk menuntut kejelasan mengenai status guru honorer yang saat ini masih berstatus R3 (waktu paruh). “Kami menuntut keadilan kepada pemangku kebijakan agar status paruh waktu dapat diubah menjadi penuh waktu. Jangan sampai ketentuan yang berlaku di Kabupaten Sukabumi sangat minim,” ungkapnya.
“Kami ingin agar formasi yang ada dapat diperluas, terutama karena daerah-daerah lain juga melakukan aksi serupa, menuntut keadilan dalam status R3 agar bisa diangkat menjadi guru penuh waktu,” imbuhnya.
Selain tuntutan untuk status penuh waktu, para guru honorer juga berharap agar proses pengangkatan tahap kedua tidak dipersulit oleh pemangku kebijakan, terutama dalam pembentukan formasi. Ia meyakini bahwa anggaran di Kabupaten Sukabumi sudah mencukupi untuk penggajian guru-guru tersebut.
“Saat ini ada 2.500 guru honorer dengan status R3, dan masih banyak yang menunggu di tahap dua. Kami berharap kebijakan di Kabupaten Sukabumi dapat memprioritaskan pengangkatan guru honorer menjadi PPPK,” jelasnya.
Deril menjelaskan lebih lanjut, di tahap satu, kuota yang tersedia adalah 800 orang, guru honor berharap di tahap dua, jumlahnya dapat mencapai lebih dari 5.000 orang, karena saat ini, jumlah guru honorer di Kabupaten Sukabumi diperkirakan sekitar 6.000, dan mereka harus diprioritaskan untuk diangkat menjadi PPPK.
Deril menegaskan, jika tuntutan dalam aksi ini tidak mendapatkan kejelasan dan tidak terpenuhi, para guru honorer akan melanjutkan aksi dengan menginap di gedung DPRD.
“Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan tetap di sini. Jika perlu, kami akan menduduki gedung dewan ini. Beberapa daerah juga akan melakukan aksi pada tanggal 3 dan 4 Februari tingkat nasional, jika tuntutan kami tidak ditanggapi dengan baik,” tegasnya.
Kemudian, setelah menyuarakan aspirasi mereka, puluhan perwakilan guru honorer diundang oleh Ketua DPRD Budi Azhar Mutawali beserta jajarannya untuk melaksanakan audensi di ruang Badan Permusyawaratan.
