Kunjungi Palabuhanratu, Gubernur Jabar Diminta Bantu Infrastruktur Perikanan

LINGKARPENA.ID | Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi meminta perhatian serius dari Gubernur Jawa Barat terkait pembangunan infrastruktur perikanan di wilayah pesisir selatan. Harapan itu disampaikan seiring dengan kunjungan Gubernur Jawa Barat ke kawasan Palabuhanratu, Sabtu (2/8/2025).

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, Nunung Nurhayati, menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan sumber daya kelautan terbatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah kabupaten hanya bertugas melakukan pembinaan nelayan dan mengelola Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sementara kewenangan pengelolaan laut berada di tingkat provinsi dan pusat.

Baca juga:  Disebut Gubernur 'Konten' Ini Kata Dedi Mulyadi

“Dengan keterbatasan kewenangan tersebut, kami sangat berharap adanya perhatian dan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam pembangunan dermaga dan tambat labuh di sejumlah titik strategis pesisir kami,” ujar Nunung.

Menurutnya, hingga saat ini, beberapa wilayah pesisir seperti Cisolok, Ujung Genteng, dan Minajaya masih minim fasilitas tambat labuh dan dermaga. Bahkan di sejumlah lokasi seperti Tegal Buled, nelayan kerap kesulitan bersandar dan menurunkan hasil tangkapan secara aman.

Baca juga:  Pasangan Mesum di Gerebek Polisi di Cibadak Sukabumi

“Kabupaten Sukabumi memiliki garis pantai sepanjang 117 kilometer dengan lebih dari 11 ribu nelayan aktif. Potensi ini sangat besar, tetapi belum diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai,” tambahnya.

Selain infrastruktur, Dinas Perikanan juga meminta penambahan kuota Benih Bening Lobster (BBL) khusus untuk Kabupaten Sukabumi. Menurut Nunung, potensi BBL di perairan Sukabumi sangat melimpah dan jika dikelola dengan baik melalui dukungan kebijakan provinsi, sektor ini bisa menjadi peluang peningkatan ekonomi bagi nelayan kecil.

Baca juga:  DPRD Kota Sukabumi Studi Tiru ke Jakarta Timur, Siapkan Raperda Atasi Permukiman Kumuh

“Kami mohon agar kuota BBL untuk Kabupaten Sukabumi bisa ditambah, mengingat saat ini kewenangannya berada di tingkat provinsi. Dengan dukungan tersebut, nelayan kecil bisa lebih diberdayakan dan kesejahteraannya meningkat,” pungkasnya.

Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi optimistis, jika pembangunan infrastruktur dan regulasi dikelola dengan tepat, sektor kelautan dan perikanan bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.

Reporter : Rizky A
Editor : Redaksi

Pos terkait