LINGKARPENA.ID | Sebanyak 1.867 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, menerima bantuan pangan dari pemerintah yang disalurkan melalui Perum Bulog, Minggu (14/6/2026).
Bantuan yang diberikan berupa beras dan minyak goreng untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Sejak pagi, warga berdatangan ke lokasi penyaluran dengan tertib sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah desa.
Kepala Seksi Kesejahteraan (Kesra) Desa Girijaya, Nendi, mengatakan bahwa program bantuan pangan tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama bagi keluarga yang saat ini tengah menghadapi tekanan ekonomi.
“Bantuan ini sangat berarti bagi warga. Dengan kondisi harga pangan yang masih cukup tinggi, beras dan minyak goreng menjadi kebutuhan utama yang bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Nendi, setiap penerima memperoleh dua karung beras dengan total berat 20 kilogram serta 4 liter minyak goreng. Seluruh proses distribusi berjalan lancar berkat keterlibatan perangkat desa yang turut membantu melayani masyarakat.
“Alhamdulillah penyaluran berjalan tertib dan tidak terjadi antrean yang menumpuk. Semua perangkat desa ikut turun tangan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal,” katanya.
Namun di balik kelancaran distribusi bantuan tersebut, muncul cerita lain dari para perangkat desa yang bertugas di lapangan. Di sela-sela kesibukan melayani warga, sejumlah perangkat desa mengaku tidak pernah masuk dalam kategori penerima bantuan sosial meskipun kondisi ekonomi mereka tidak selalu lebih baik dibanding sebagian masyarakat penerima manfaat.
Salah seorang perangkat desa yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa tingginya biaya hidup saat ini juga dirasakan oleh aparatur desa yang penghasilannya masih berada di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sukabumi.
“Kalau melihat kondisi sekarang, kami juga merasakan beratnya kebutuhan hidup. Tidak semua perangkat desa hidup berkecukupan, bahkan ada yang harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.
Ia menilai, sistem penilaian berdasarkan desil dan kepemilikan aset yang digunakan dalam pendataan bantuan sosial terkadang tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan.
“Banyak perangkat desa yang secara administrasi dianggap mampu karena masuk desil tinggi. Padahal kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ada yang penghasilannya pas-pasan, tetapi tetap tidak bisa mengakses bantuan,” tuturnya.
Meski demikian, para perangkat desa tetap berkomitmen menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Mereka berharap ke depan mekanisme pendataan penerima bantuan dapat lebih memperhatikan kondisi nyata masyarakat, termasuk kalangan aparatur desa yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Program bantuan pangan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketahanan pangan keluarga penerima manfaat sekaligus mengurangi beban pengeluaran rumah tangga di tengah situasi ekonomi yang masih menantang.
