SUKABUMI – Kepala desa diminta tidak hanya fokus pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya, tetapi juga mampu membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat. Sikap responsif terhadap kritik, pertanyaan, serta berbagai aspirasi publik dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Pesan tersebut disampaikan Bupati Sukabumi H. Asep Japar saat memberikan arahan dalam kegiatan Harmonisasi Kebijakan Desa Mubarakah yang berlangsung di Pendopo Sukabumi, Jumat (13/11/2026).
Di hadapan para kepala desa, Asep Japar mengingatkan bahwa pemerintah desa memiliki posisi strategis karena menjadi garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, kepala desa harus mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah daerah sekaligus memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
“Peran kepala desa sangat penting karena menjadi ujung tombak Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Keberhasilan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari bagaimana pemerintah desa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya,” ungkapnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya sikap kooperatif kepala desa dalam menghadapi berbagai bentuk kontrol sosial. Menurutnya, setiap pertanyaan atau surat yang disampaikan masyarakat, LSM, organisasi kemasyarakatan maupun kalangan mahasiswa sebaiknya ditanggapi secara baik dan proporsional.
“Kalau ada surat yang sifatnya mempertanyakan, lebih baik kita jawab. Jangan dihindari, tetapi hadapi dengan baik melalui komunikasi. Dengan begitu, persoalan bisa diselesaikan tanpa menimbulkan kesalahpahaman,” tegas Asep Japar.
Sebagai upaya memperkuat koordinasi, Pemkab Sukabumi juga merencanakan forum dialog kepala desa yang akan dilaksanakan berdasarkan enam wilayah. Melalui forum tersebut, para kepala desa nantinya memiliki kesempatan menyampaikan langsung berbagai persoalan, kendala, serta kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.
Sementara itu, kegiatan Harmonisasi Kebijakan Desa Mubarakah turut membahas penyelarasan sistem evaluasi kinerja pemerintahan desa dengan 12 program prioritas Bupati Sukabumi. Langkah ini diharapkan mampu membangun kesamaan persepsi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam menjalankan agenda pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut juga diisi dengan Literasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Desa. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarok, hadir memberikan pemahaman mengenai prinsip keterbukaan informasi publik serta kewajiban pemerintah desa dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Sukabumi mendorong lahirnya pemerintahan desa yang tidak hanya aktif membangun, tetapi juga terbuka terhadap informasi, komunikatif dalam menghadapi masyarakat, serta aspiratif dalam merespons kebutuhan warga.
Dengan demikian, cita-cita mewujudkan Desa Mubarakah diharapkan tidak berhenti sebagai program kebijakan, melainkan dapat dirasakan secara nyata melalui pelayanan publik yang semakin baik di setiap desa.
