Anggaran Program Rutilahu P2WKSS Kabupaten Sukabumi, Diprotes Warga

Kondisi bangunan program pembangunan rumah tidak layak huni melalui P2WKSS mangkrak di Kabupaten Sukabumi.| istimewa

LINGKARPENA.ID | Program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) yang digadang-gadang menjadi program unggulan di wilayah Kabupaten Sukabumi malah di protes warga.

Seperti yang dikatakan warga Kampung Pamoyanan Kaler Desa Sukamekar Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi berinisial I (42), yang sejauh ini telah dijadikan sasaran P2WKSS tingkat Kabupaten Sukabumi pada tahun 2022.

Menurutnya, program P2WKSS tersebut merupakan pembangunan rumah tidak layak huni (rutilahu). Dilingkungan Kampung Pamoyanan Kaler RT01/09 terdapat 13 unit rumah yang dibangun, untuk total unit rumah yang dibangun berjumlah 54 unit rumah. program tersebut hampir satu tahun berjalan namun malah menjadipolemik lantaran rumah penerima manfaat program malah belum selesai.

“Satu unit rumah itu nilainya Rp15 juta dari program P2WKSS tersebut dengan rincian sumber anggaran dari Dinas Perkimsih (Disperkim) Kabupaten Sukabumi, senilai Rp15 juta, Baznas Rp22 juta, Dinas Sosial (Dinsos) Rp10 juta. Namun sampai sekarang, bangunannya belum selesai,” akunya kepada lingkarpena.id, Senin (24/7/2023).

Baca juga:  Kang Fahmi Salurkan Donasi Udunan Online, Kepada Bocah SD Pengidap Hipospadia di Wilayah Lembursitu

Lebih lanjut ia menerangkan kalau dari Perkim, Baznas, 3 unit rumah, terdapat RT03 dan RT02, sedangkan 1 unit rumah dari Dinsos serta sisanya dari Perkim. Untuk kegiatan pembangunan rumah melalui program P2WKSS tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Pemisyawarahan Masyarakat (LPM) dengan cara pemberian material kepada warga untuk dibangun sendiri.

Begini kondisi rumah rutilahui saat ini.| ist

“Kami sebagai warga hanya menerima material saja dianataranya hebel, semen dan bahan lainnya diterapkan atau dibangun sendiri. Saya sebagai warga pamoyanan kaler dapat di lihat dan disaksikan dari program P2WKSS ini banyak rumah yang belum selesai terutama anggaran bersumber dari Disperkim,” bebenya.

Selain itu sambung dia, bantuan tersebut nilainya Rp15 juta akan tetapi fakta dilapangan nilai material yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) tidak sesuai dengan nilai yang diterima. Bahkan pihaknya sempat meminta kwitansi pembelanjaan ke LPM dan toko material tetapi tidak diberikan.

“Saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Sukabum, rumah-rumah yang belum selesai ini agar di pantau lagi supaya cepat beres dan terselesaikan. Dan juga mayoritas pembangunan rutilahu di RW 09 belum selesai, padahal program ini sudah berjalan setahun yang lalu, namun rumah- rumah warga belum terselesaikan, kami juga berharap kepada ibu Kepala Desa bisa di pantau ke sini dan yang jelas ada keterbukaan terhadap para warga, ini kan habis program selesai dibiarkan begitu saja,” harapnya.

Baca juga:  Monitoring Penyaluran BLT DD Ini Kata Sertu Ahmad Mizan

Sementara, warga lain yang enggan disebutkan namanya menambahkan, bahan material yang di terima untuk membangun rumah- rumah tersebut antara lain Semen 15 sak, myu atau perekat hebel 6 sak, split 2 mobil jenis colt , pasir 3 mobil jenis colt, besi ukuran 8 inci sebanyak 10 batang, besi 16 inci sebanyak 16 batang, kusen plus pintu sebanyak 2 buah, kusen jendela plus ram sebanyak 2 buah, loster 2 buah, pintu untuk WC sebanyak 1 buah, balok kayu sebanyak 9 buah, kaso 9 batang dan hebel sebanyak 6 kubik.

Baca juga:  Cegah Kejahatan, Warga Cipetir Kadudampit Tingkatkan Ronda Malam

“Adapun bahan material yang di terima jumlahnya tidak sama setiap rumahnya, material tesebut diatas adalah untuk program yang sumber anggarannya dari Disperkim, tak hanya itu kami juga meminta pemerataan pembangunan mana yang layak di bangun mana yang tidak harus diberikan bantuan, pada intinya kami ingin ada transparansi dari pihak LPM dan desa, ini kan ketika kami minta kuitansi pembelanjaan material nya mereka menolak memberikan atau memperlihatkan baik itu dari pihak LPM maupun dari pihak Toko materialnya,” cetusnya.

Dari pantauan tim dilapangan terdapat puluhan rumah yang belum selesai dari Program P2WKSS ini, baik itu bagian depan maupun bagian dalam rumah, ada yang sudah terpaksa dihuni warga ada juga yang sama sekali belum di huni warga karena kondisinya yang belum selesai.

Sementara itu saat dikonfirmasi, pihak LPM dan desa masih enggan memberikan keterangan.

Pos terkait