LINGKARPENA.ID | Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur Jawa Barat yang diselenggarakan di Kantor Wali Kota Depok, Rabu (7/10/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan penguatan pelayanan publik dan perluasan perlindungan sosial bagi masyarakat di wilayah Jawa Barat.
Rapat koordinasi ini menjadi ruang pembahasan mengenai penguatan akses layanan kesehatan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah, rumah sakit, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pembahasan tersebut mencakup upaya mendukung masyarakat yang membutuhkan penanganan medis, tetapi belum ter-cover dalam kepesertaan BPJS.
Penguatan akses terhadap layanan kesehatan menjadi salah satu pokok pembahasan dalam pertemuan tersebut. Kolaborasi antarlembaga dan pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan, khususnya bagi warga yang menghadapi kebutuhan penanganan medis dan memerlukan dukungan agar dapat mengakses layanan kesehatan.
Melalui koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, rumah sakit, serta BPJS, pembahasan diarahkan pada penguatan kerja sama dalam pelayanan kesehatan. Keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari pembahasan untuk mendukung akses masyarakat terhadap layanan medis sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dihadapi.
Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki turut menghadiri agenda koordinasi tersebut sebagai bagian dari keterlibatan pemerintah daerah dalam pembahasan berbagai persoalan pelayanan publik dan perlindungan sosial yang menjadi perhatian bersama di Jawa Barat.
Selain membahas sektor kesehatan, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti penguatan perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Aspek ini menjadi bagian dari agenda perlindungan sosial yang dibahas dalam pertemuan, terutama berkaitan dengan dukungan terhadap perlindungan bagi masyarakat pekerja.
Pembahasan mengenai BPJS Ketenagakerjaan melengkapi agenda layanan kesehatan dalam rakor tersebut. Kedua sektor ini menjadi bagian dari ruang koordinasi antarpemerintah dan lembaga untuk memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan serta perlindungan sosial.
Tidak hanya berfokus pada kesehatan dan ketenagakerjaan, rapat koordinasi Gubernur Jawa Barat itu juga membahas dukungan pendidikan melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C. Program tersebut menjadi salah satu agenda yang turut diperhatikan dalam pembahasan mengenai perluasan dukungan pendidikan bagi masyarakat.
Kehadiran agenda pendidikan dalam rakor menunjukkan bahwa pembahasan tidak terbatas pada satu sektor pelayanan saja. Kesehatan, perlindungan pekerja, dan pendidikan menjadi bagian dari sejumlah isu yang dibicarakan dalam koordinasi tersebut, dengan pemerintah daerah sebagai salah satu unsur yang terlibat dalam upaya memperluas akses pelayanan bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki menyampaikan bahwa kerja sama lintas sektor merupakan bagian dari upaya memperluas jangkauan pelayanan dan perlindungan sosial di Jawa Barat.
“Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelayanan dan perlindungan sosial bagi masyarakat Jawa Barat,” ujar H. Ayep Zaki.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kerja sama antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, rumah sakit, dan BPJS menjadi bagian dari pembahasan dalam memperluas akses pelayanan. Selain itu, penguatan perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dan dukungan pendidikan melalui program Paket A, B, dan C turut menjadi agenda yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut.
Bagi pemerintah daerah, koordinasi lintas sektor menjadi salah satu ruang untuk membahas kebutuhan pelayanan masyarakat secara lebih menyeluruh. Berbagai sektor yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut berkaitan dengan akses kesehatan, perlindungan pekerja, dan dukungan pendidikan yang menjadi bagian dari pelayanan publik.
Kehadiran Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki dalam Rapat Koordinasi Gubernur Jawa Barat di Kantor Wali Kota Depok, Rabu (7/10/2026), menjadi bagian dari agenda koordinasi pemerintah daerah dalam pembahasan penguatan layanan kesehatan, perlindungan ketenagakerjaan, dan dukungan pendidikan bagi masyarakat Jawa Barat.
Melalui pertemuan tersebut, penguatan kerja sama antarpemerintah dan lembaga menjadi salah satu pokok pembahasan dalam upaya memperluas akses pelayanan dan perlindungan sosial bagi masyarakat di Jawa Barat.
