Diduga Pengadaan Alkes Dinkes Kabupaten Sukabumi Capai Puluhan Miliar Dikendalikan Oknum Personal

LINGKARPENA.ID | Diduga adanya oknum penguasa proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi, menjadi sorotan berbagai kalangan.

Dinkes Kabupaten Sukabumi diatur oleh salah satu orang yang merajai seluruh pengadaan alkes yang masuk ke Kabupaten Sukabumi. Dugaan itu mencuat lantaran adanya pengadaan alkes dengan nominal milyaran rupiah.

“Kami memandang beberapa kegiatan khusus pengadaan alat kesehatan di dinas kesehatan kabupaten Sukabumi selalu dirajai oleh oknum berinisial IP. Ini seperti monster yang bisa mengendalikan dari atas pucuk dinas kesehatan sampai kepada staff,” kata Dewan pendiri Diaga Muda Indonesia Edi Rijal Agusti, kepada wartawan Kamis (27/7/2023).

Rijal menilai, pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu segera mengambil langkah-langkah tegas dan transparan. Disamping itu, ancaman serius dan berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

“Ini harus di luruskan, maka sudah jadi kewajiban kami untuk terus mengawal melakukan pengawasan karena diduga ini ada anggaran yang di bajak oleh para oknum. Karena rangkaian rangkaian proses dari mulai perencanaan, mensabotase uang negara, dari pertemuan jogja diperkuat dengan rekaman percakapan Plt Dinas Kesehatan lama, percakapan salah satu Kabid dari dinas itu sendiri. Nah itu mempertegas dugaan penyalahgunaan anggaran negara itu ada, dan siapapun yang membekengi oknum oknum tersebut,” ungkapnya.

Baca juga:  HGU Banyak Terlantar, Anggota DPRD Jabar; Pemda Harus Ambil Peran

Tak hanya itu sambung dia, bukti-bukti berupa rekaman percakapan dan perencanaan yang diduga menunjukkan konspirasi anggaran negara semakin memperkuat kecurigaan tersebut. Ia juga mengungkapkan dugaan adanya dua pengadaan alkes yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) dengan nilai fantastis, yakni Rp. 17 milyar dan Rp. 28 milyar.

“Jadi oknum ini mendapatkan bagian alkes dengan anggaran Rp. 17 milyar, kemudian mendapat antrop Rp. 28 milyar sama dengan Rp. 40 milyar lebih dalam satu orang. Nah Dinas Kesehatan itu saat mendengar inisial IP ketakutan,” tandasnya.

Senatara itu, Ketua Forum Pemuda Palabuhanratu (FPP), Friadi Mahyuzar, juga menyuarakan keprihatinannya mengenai kurangnya transparansi dalam proses pengadaan alat antropometri di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi. Dia meminta transparansi mengenai proses tersebut dengan total anggaran yang mencapai 27,4 miliar rupiah.

Baca juga:  Terkait Aplikasi MyPertamina, Hergun: Sebenarnya Aplikasi Ini Muncul Gara-gara Perang Ukraina dan Rusia

“Kami minta transparansi proses pengadaan alat antropometri yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi dengan total anggaran 27,4 M kurang lebih. dan kami tidak puas karena jawaban dari jajaran Dinkes yang dihadiri oleh PPK, kabid sapras mungkin dengan sekdisnya,” bebernya.

Masih kata dia, jawaban dari pihak Dinas Kesehatan Kabupaten dalam audensi tersebut tidak memuaskan, dan ketidakjelasan dalam menentukan pemenang pengadaan juga dikeluhkan.

“Karena mereka tidak bisa menjawab dasar mereka menentukan pemenang itu seperti apa yang kami rasa jelas Aturan itu sudah tertuang dalam juklak juknis yang diedarkan oleh tiga Kementerian surat edaran bersama itu ada tiga Kementerian yaitu Kemenkes Kemendagri dan barjas repulik Indonesia seperti itu,” jelasnya.

Friadi menduga di sini ada oknum atau monster-monster Alkes di Kabupaten Sukabumi yang sudah melakukan konspirasi jahat terhadap pengadaan Alkes ini , karena yang diklik itu Bukan harga terendah tapi dengan harga kurang lebih tadi 8 juta sekian yaitu PT Endo.” singkatnya.

Baca juga:  Mantan Kadinkes Kabupaten Sukabumi, Didi Supardi Jadi Saksi Sidang Kasus SPK Fiktif di PN Bandung

Ditempat yang sama Sekdis Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi Masykur Alawi selalu terbuka dengan dinamika seperti ini sangat pentingnya sosial kontrol menjadikan kedewasaan bagi dinas kesehatan untuk menyikapi hal-hal seperti ini.

“Dinas kesehatan khusunya terbuka terhadap hal hal seperti ini, ini adalah sosial kontrol bagi kami. Kami memliki kapasitas dan kewenangan masing-masing, tapi tetap insyaallah kalau kami selalu ingin on the treck, on the role. Klo ada dinamika seperti ini kita sikapi dengan bijak sana,” ucapnya.

Namun tambah Ketua DPD PPNI Kabupaten Sukabumi ini dugaan salah satu orang yang merajai seluruh pengadaan alkes di Dinas kesehatan dirinya tidak mengetahui.

“Sebenarnya, saya tidak menjawab monster, tapi yang saya jawab dan yang saya tau inisial F, tapi kan saya tidak menjawab apakah itu monster apakah itu bermain saya tidak menjawab, tetapi saya pun tidak bohong ketika misalkan saya kenal salah satu orang, pasti saya jawab yang saya kenal. Soal monster dan lainnya saya tidak tau,” pungkasnya.

Pos terkait