LINGKARPENA.ID | Arah pembangunan di Kota Sukabumi kembali menjadi sorotan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027.
Ketua DPRD Kota Sukabumi, Wawan Juanda, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari capaian fisik, melainkan harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurut Wawan, sejumlah indikator sosial seperti pengangguran dan kemiskinan masih menunjukkan tantangan serius yang perlu segera diatasi. Ia menilai, kondisi tersebut mencerminkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Pembangunan jangan hanya terlihat megah secara fisik, tetapi harus benar-benar berdampak pada kehidupan warga, terutama kelompok kecil,” ujarnya usai menghadiri Musrenbang di Gedung Juang 45, Rabu (8/4/2026).
Dalam forum tersebut, DPRD juga menegaskan perannya melalui penyampaian pokok-pokok pikiran hasil reses masyarakat. Dokumen itu disebut telah disusun sesuai regulasi dan menjadi acuan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan tahun 2027.
Wawan menilai, Musrenbang menjadi momentum strategis untuk menyatukan arah kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pendekatan perencanaan dari atas (top-down) dan kebutuhan riil warga (bottom-up).
Sejumlah prioritas pembangunan pun disoroti, mulai dari penguatan ekonomi berbasis UMKM, perbaikan infrastruktur, hingga peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan. Ia menilai, persoalan infrastruktur, khususnya jalan, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara konsisten.
Di sisi lain, DPRD mengapresiasi capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Sukabumi yang relatif baik. Namun demikian, capaian tersebut dinilai belum cukup apabila tidak diikuti dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan.
“IPM memang baik, tapi itu harus sejalan dengan kesejahteraan nyata masyarakat. Jangan sampai angka bagus, tapi kondisi di lapangan belum berubah,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Wawan mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif. Ia menilai, sinergi yang kuat menjadi kunci agar seluruh kebijakan dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Tanpa kebersamaan, pembangunan akan sulit optimal. Ke depan, semua pihak harus kompak untuk memastikan hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : M. Rizky
Editor : Redaksi
