Drh. Slamet: Kebijakan Impor Beras Pemerintah Dinilai Tidak Berpihak Kepada Petani

Lingkarpena.id, SUKABUMI – Ketua Umum Perhimpunan Petani dan Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) mengkritisi sejumlah capaian Pemerintah dalam bidang Pertanian dan Perikanan, saat menggelar kegiatan di Hotel Pangrango Sukabumi, Minggu (19/09/2021).

Saat ditemui lingkarpena.id disela-sela Rakernas PPNSI di Hotel Pangrango Sukabumi, drh. Slamet melontarkan kritikan terhadap sejumlah capaian pemerintah dalam bidang pertanian dan perikanan. Ia menyebutkan masih banyak hal yang harus dibenahi agar sektor pertanian dan perikanan dapat memberikan nilai positif terhadap kemakmuran petani dan nelayan di Indonesia.

“Banyak hal yang harus dibenahi oleh pemerintah agar sektor pertanian dan perikanan dapat memberikan nilai positif terhadap kemakmuran petani dan nelayan,” sebut drh. Slamet.

Baca juga:  Sayyid Agiel Melirik Lingkungan Harus Jadi Prioritas di Masyarakat
Baca juga:
Rakernas PPNSI dan Pelantikan Pengurus Periode 2020-2026 di Pangrango Sukabumi

Pernyataan yang dilontarkan bukan tanpa alasan, Dia menegaskan kebijakan impor yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti impor beras, hortikultura, gula dan garam dinilai sangat tidak berpihak pada petani dan nelayan.

“Jika kebijakan impor yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti impor beras, hortikultura, gula dan garam belum berpihak pada petani dan nelayan kita,” tegasnya.

Dikatakannya, pada kebutuhan pokok seperti beras saja, data BPS tahun 2021 menunjukan bahwa Indonesia melakukan impor 2,2 juta ton (1 Miliar US$) pada tahun 2018, impor 444 ribu ton (184 Juta US$) 2019, impor 356 Rb ton (195 Juta US$) di tahun 2020 dan pada tahun 2021 ini impor 242 ribu ton (110 Juta US$). Padahal bulog menyatakan stok beras di gudang bulog masih cukup.

Baca juga:  Jelang Liburan Panjang, Dispar Kabupaten Sukabumi Lakukan Penataan Sejumlah Titik Tempat Wisata
Baca juga:
Dirjen Hortikultura dan Komisi IV DPR RI Lakukan Sinergitas Tingkatkan Kapabilitas Petani

“Ya, itu menurut data BPS tahun 2021 dari mulai tahun 2018 hingga tahun 2020 Indonesia masih mengimpor beras, padahal bulog menyatakan stok beras di gudang bulog masih cukup,” terangnya.

Ketua PPNSI yang baru terpilih dalam musyawarah nasional V PPNSI ini juga menyayangkan komentar Presiden Jokowi yang dianggap melakukan sebuah kebohongan publik karena mengatakan bahwa sudah 2 tahun terakhir Indonesia tidak pernah mengimpor beras. Padahal faktanya impor beras hampir setiap tahun terjadi bahkan saat presiden menyatakan demikian, impor beras tahun 2021 sudah mencapai 242 ribu ton dengan nilai 110 juta USD.

Baca juga:  Paket Edukasi Desa Wisata Hanjeli, Kembangkan Local Wisdom dan Pariwisata Berkelanjutan

“Saya menyayangkan komentar Presiden Jokowi itu, presiden mengatakan bahwa sudah 2 tahun tidak impor beras, padahal faktanya hampir setiap tahun impor beras,” cetusnya.

 

 

Reporter: Ram
Redaktur: Akoy Khoerudin

Pos terkait