LINGKARPENA.ID | Musim kemarau mulai menunjukkan dampaknya di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi. Debit sumber air yang terus menurun membuat sebagian warga kesulitan memperoleh air bersih, sehingga bantuan pendistribusian air mulai dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Jumat (24/7/2026).
Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi hingga saat ini belum menetapkan status darurat kekeringan. BPBD masih melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan cuaca dan kondisi di lapangan untuk memastikan tingkat keparahan dampak kemarau.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Eki Radiana Rizki, mengatakan dari 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi, baru enam kecamatan yang mengajukan permohonan pendistribusian air bersih.
“Dari 47 kecamatan, kami baru menerima permohonan pendistribusian air bersih dari enam kecamatan, yaitu Cikembar, Cibadak, Cicurug, Nyalindung, Cibitung, dan Gegerbitung,” ujar Eki kepada wartawan.
Menurut Eki, permohonan bantuan tersebut menjadi indikator awal mulai dirasakannya dampak musim kemarau di beberapa wilayah. Namun kondisi yang ada saat ini belum memenuhi kriteria untuk menetapkan status darurat kekeringan di tingkat kabupaten.
“Kami terus melakukan pemantauan. Jika ke depan kondisi cuaca tetap seperti sekarang dan dampaknya semakin meluas ke wilayah lain, tentu kami akan segera menetapkan status kekeringan di Kabupaten Sukabumi,” tegasnya.
Selain fokus pada penyediaan air bersih, BPBD juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran yang biasanya meningkat saat musim kemarau.
“Kami mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap perubahan iklim. Dari yang sebelumnya sering hujan, kini mulai memasuki musim kering dengan embusan angin yang cukup kencang. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kebakaran,” kata Eki.
Salah satu wilayah yang mulai merasakan dampak kemarau adalah Kecamatan Gegerbitung. Camat Gegerbitung, Sri Yuliani, mengatakan sejumlah warga mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih sehingga dilakukan pendistribusian bantuan.
Sri menjelaskan, bantuan air bersih yang telah disalurkan bukan berasal dari lembaga pemerintah maupun organisasi tertentu, melainkan dari kepedulian seorang individu.
“Bantuan air bersih yang sudah disalurkan berasal dari seorang individu, yaitu Ketua DKM Baiturahman. Jadi ini merupakan bantuan pribadi, bukan dari lembaga,” jelas Sri Yuliani.
BPBD berharap seluruh kecamatan terus melaporkan perkembangan kondisi di wilayah masing-masing agar langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat apabila dampak kekeringan semakin meluas. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan menjaga lingkungan untuk mengurangi risiko bencana selama musim kemarau berlangsung.
