LINGKARPENA.ID | Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama BPJS Kesehatan memperkuat koordinasi untuk menjaga keberlangsungan program Universal Health Coverage (UHC) sekaligus meningkatkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Upaya tersebut dibahas dalam Forum Komunikasi Bersama BPJS Kesehatan terkait implementasi strategi penguatan rekrutmen dan reaktivasi peserta UHC semester II tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Grand Sulanjana, Kecamatan Sukabumi, Selasa (22/9/2026).
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman mengatakan, forum tersebut menjadi ruang penting untuk membahas berbagai persoalan sekaligus mencari solusi terkait jaminan kesehatan masyarakat.
“Ini wadah koordinasi bersama BPJS yang luar biasa. Sejumlah hal berkaitan dengan jaminan kesehatan bagi masyarakat kami bahas di sini,” kata Ade.
Menurutnya, hasil pembahasan dalam forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini dinilai semakin penting di tengah kondisi fiskal daerah yang menghadapi berbagai tantangan.
“Di tengah efisiensi yang lumayan besar, kami berharap ada solusi terbaik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Ade menegaskan, Pemkab Sukabumi akan terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal. Komitmen tersebut juga akan diperkuat melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
“Kami akan terus berusaha agar pelayanan maksimal, dan komitmen bersama BPJS terus berlanjut,” katanya.
Sementara itu, Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah V Jawa Barat Sawal Sami Tarigan menilai forum komunikasi tersebut penting sebagai ruang bersama untuk membahas keberlangsungan UHC di Kabupaten Sukabumi.
Menurutnya, program JKN tidak dapat berjalan sendiri karena melibatkan berbagai unsur dalam sebuah ekosistem yang saling berkaitan.
“Forum ini mempertemukan itu. Harapannya ada solusi, walaupun sama-sama tahu kondisi keuangan daerah. Kita bisa diskusikan dan beberapa masukan, termasuk sharing pengalaman,” ungkapnya.
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Sukabumi Nora D. Manurung menambahkan, JKN merupakan program yang menjadi tanggung jawab bersama. Menurutnya, JKN bukan sekadar program perlindungan sosial, tetapi bagian dari strategi negara dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional di bidang kesehatan.
Ia menyebut keberlangsungan JKN membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, peserta, media massa hingga kalangan akademisi.
“Ekosistem yang terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, peserta, media massa, dan akademisi ini merupakan penggerak JKN. Kolaborasi ekosistem ini diperlukan,” jelasnya.
Melalui penguatan kolaborasi tersebut, ia berharap akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dapat semakin luas, berkualitas, dan merata.
“Melalui semua itu, diharapkan terwujud pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata serta mewujudkan Indonesia tetap sehat,” pungkasnya.
