Forum DKP3 Bahas Pangan, Irigasi, dan Alih Fungsi Lahan

LINGKARPENA.ID | Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi di Hotel Laska, Senin (10/2/2025) menentukan program dan kegiatan prioritas di bidang pertanian termasuk peternakan dan perikanan pada 2026 mendatang.

Forum dihadiri langsung Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi Kusmana Hartadji, didampingi Pj Sekda Kota Sukabumi M Hasan Asari, dan Kepala DKP3 Kota Sukabumi Adrian Hariadi.

”Setelah musrenbang kelurahan dan kecamatan kini forum perangkat daerah OPD penyusunan khusus untuk DKP3,” ujar Pj Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji. Dalam momen ini dihadiri juga pelaku dan akademisi di bidang pertanian dalam memberikan masukan dalam pengembangannya.

Kusmana mengatakan,, pembangunan pertanian di perkotaan tidak mudah karena banyak tantangan dan hambatan. Tapi itu jadi peluang jadi Kota Sukabumi dan harus diatasi.

”Tidak cukup DKP3 semua pihak terlibat. Sebab, pelaku pertanian memberikan dampak positif pertanian di kota termasuk perikanan dan peternakan,” ungkap Kusmana. Menjelang puasa dan Idul Fitri, kebutuhan pangan harus terjaga dan di kota tidak ada penimbunan karena bukan sentra produksi pangan karena tergantung dari baik Cianjur dan Kabupaten Sukabumi.

Baca juga:  Diskominfo Kota Tasikmalaya Studi Komparasi Ke Sukabumi

Menurutnya tantangan yang dihadapi terkait lahan pertanian produksi yang tersisa 1.295 hektare dan setiap tahun 2,5 persen jadi alih fungsi lahan dan diimbangi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). ”Tantangan lainnya dampak perubahan iklim dan bencana alam banjir dan tanah longsor,” cetus Kusmana. Khusus pertanian ada sekitar 13 titik jaringan irigasi tersier kondisinya rusak.

Menurut Kusmana, fokus provinsi dan pusat ada perbaikan irigasi. Sehingga diharapkan menjadi solusi dalam perbaikannya. Di sisi lain lanjut Kusmana, minat pemuda dalam bidang pertanian masih kurang. Oleh karenanya pemda mendorong mereka terlibat dengan penggunaan teknologi. ”Saya mendorong program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” kata Kusmana. Misalnya tanaman pekarangan harus dikembangkan bersama kelompok tani.

Baca juga:  Osis SMKN 1 Kota Sukabumi Gelar Digital Day di Hari Guru, Ini Dia Bintang Tamunya?

Ia juga mengingatkan kembali capaian makro dan Indikator kinerja utama (IKU). Di antaranya laju pertumbuhan ekonomi (LPE) yang sudah meningkat dan diharapkan tingkat pengangguran menurun. Selain itu IPM cukup tinggi yakni pada 2024 sebesar 77,69 dan angka kemiskinan pun menurun.

Pj Wali Kota pun menyampaikan isu dan tantangan pembangunan Kota Sukabumi 2025-2045. Di antaranya perekonomian dan pembangunan yakni indikator makro, pemerataan pembangunan dan ekraf serta pariwisata. Selanjutnya pembangunan berkelanjutan infrastruktur dan lingkungan hidup serta ketersediaan pangan.

Berikutnya kebijakan nasional, provinsi, dan wilayah sekitar, bonus demografi, dan sosial budaya. Terakhir, digitalisasi dan teknologi serta tata kelola pemerintahan.

Kusmana menyampaikan perencanaan pembangunan mengacu pada asta cita sebagai prioritas nasional dijadikan salah satu acuan. Selain itu pada visi misi gubernur terpilih dan wali kota Sukabumi terpilih.

Baca juga:  Peduli Nakes, Kodim 0607 Salurkan Ratusan Paket Sembako

Sementara arahan kebijakan Pj Wali Kota Sukabumi yakni laksanakan forum perangkat daerah ini dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Saling menghargai pendapat dan menciptakan suasana kondusif untuk berdialog ajan memastikan bahwa setiap suara didengar.

Penyusunan ranwal renja tahun 2026 agar mengacu pada rencana pembangunan daerah (RPD) dan Resntra 2024-2026. Setelah itu pada tahap rancangan akhir mengacu pada dokumem RPJMD yang disusun secara bersama.

”Pastikan rencana kerja yang disusun oleh perangkat daerah dapat menembak langsung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, dan outcome RPJMD yang disusun,” ungkap Kusmana. Serta mempertimbangkan pencapaian visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan RPJPD.

Terakhir usulan kegiatan dilakukan secara realistis dan efisien. Selain itu hilangkan usulan yang copy paste dan bersifat seremonial. Selanjutnya fokus pada implementasi program unggulan baik pusat, provinsi maupun kota seeta yang memberikan manfaat langsung. kepada masyarakat. (**)

Pos terkait