Gelar Rapat Pansus LKPJ Bupati, DPRD Purwakarta Berikan Rekomendasi Strategis

Rapat Pansus LKPJ dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2021, Jatiluhur, Purwakarta, Senin (5/4/2022).

LINGKARPENA.ID – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Purwakarta Tahun Anggaran (TA) 2021 yang terdiri dari sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta mulai menggelar rapat.

Dalam rapat yang digelar di ruang Gabungan Komisi (Gabkom) lantai II DPRD Purwakarta, Jalan Ir Juanda, Ciganea, Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, Senin (5/4/2022), DPRD menyampaikan sejumlah catatan-catatan rekomendasi strategis terhadap Bupati Purwakarta.

Rapat Pansus LKPJ Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2021, dipimpin oleh Ketua Pansus LKPJ Bupati, Dias Rukmana, dan Wakil Ketua Pansus LKPJ Bupati, yakni Haerul Amin.

Pansus LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2021 DPRD Purwakarta mengundang pimpinan eksekutif Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang dipimpin oleh Pejabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purwakarta Norman Nugraha.

Rapat Pansus LKPJ Bupati TA 2021 dipandu oleh Wakil Ketua DPRD Purwakarta Sri Puji Utami. Sementara anggota pansus yang hadir antara lain, Ketua Fraksi Gerindra Zusyef Gusnawan, Ketua Komisi IV Said Ali Azmi dari partai Gerindra, Ceceng Abdul Qodir dari PKB, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Lina Yuliani, Ketua Komisi I Ina Herlina dari PDIP, Ketua Fraksi PKS Dedi Juhari, dan Agus Sugianto dari fraksi PAN.

Baca juga:  Empat Kandidat untuk Kota Sukabumi, Begini Penjelasan Ketua DPD Partai Golkar

Sementara dari pihak Pemerintah Kabupaten Purwakarta hadir Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Deden Ramdhan, serta pihak Sekretariat DPRD Purwakarta Kabag Risdang Ari Syamsurizal.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Purwakarta Sri Puji Utami menjelaskan, pembahasan LKPJ dibatasi oleh waktu dimana pada tanggal 31 Maret 2022 yang lalu Bupati Purwakarta sudah menyampaikan dalam rapat paripurna.

“Dan kami di Banmus sudah menjadwalkan rapat paripurna penyampaian rekomendasi hasil kerja panitia khusus LKPJ ini,” kata Puji dalam rilis yang diterima Lingkarpena.id pada Jum’at (15/4/2021).

Puji menerangkan, bahwa pembahasan LKPJ Bupati merupakan kegiatan rutin tahunan DPRD Purwakarta. Akan tetapi, beberapa tahun ke belakang, kondisi dan situasinya berbeda.

Baca juga:  Kapolres Turut Bahas Percepatan Penerbitan Izin Pertambangan Rakyat di Sukabumi

“Tahun 2021 kita masih dalam situasi pandemi Covid-19, banyak hal program dan kegiatan pembangunan masih kita tunda karena tentu saja kita masih fokus kepada pemulihan ekonomi, mengatasi pandemi,” ujarnya Puji.

Puji berharap, hasil rapat pansus nanti akan merekomendasikan macam catatan atau rekomendasi strategis, sebagai dasar dan pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya.

“Setiap tahun DPRD selalu menyampaikan catatan-catatan strategis atau rekomendasi. DPRD dalam kesempatan yang lain juga pernah berbicara tentang bagaimana tindak lanjut catatan strategis yang sudah DPRD sampaikan kepada pemerintah daerah,” terang Puji.

Puji mengharapkan semua catatan strategis atau rekomendasi dari DPRD dilaksanakan oleh pemerintah daerah. “DPRD juga sedang membahas tigas Raperda yang memang belum tuntas masih terikat dengan pansus masing-masing,” harapnya.

Baca juga:  Pemerintah Kota Sukabumi, Getol Sosialisasikan Pendidikan Politik Bagi Kaum Milenial Jelang Pemilu 2024

Dalam rapat, anggota Pansus LKPJ Bupati TA 2021 terpantau mencecar sejumlah pertanyaan menyangkut pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pelayanan dan perkembangan kependudukan, perkembangan pendidikan serta kepesertaan BPJS bagi masyarakat tidak mampu.

Mesmi rapat dilaksanakan pada Ramadan 1443 H, tidak mengurangi ketatnya argumentasi antara anggota Pansus LKPJ Bupati TA 2021 hasil temuan lapangan para anggota DPRD dengan para kepala PD yang hadir.

Demikian pun cross chek dilakukan langsung oleh anggota Pansus LKPJ Bupati TA 2021 kepada Kepala BPJS Kesehatan Purwakarta mengingat ditemukan di lapangan kepesertaan BPJS Kesehatan sering ditolak pihak RSU milik pemda maupun RS swasta karena Pemkab Purwakarta masih punya tunggakan kepada BPJS Kesehatan.

Tak luput keberadaan Saung Ambu yang dianggap tidak efektif mengingat pendirian Saung Ambu berada di wilayah yang terdapat Puskesmas. Masalah rumah sakit milik pemda, pelayanannya lebih rendah dibanding RS swasta.***

Pos terkait