Impor Beras Adalah Bentuk Penghianatan Terhadap Petani

UMUM

Lingkarpena.id, Sukabumi – Rencana pemerintah melakukan impor beras 1 juta ton pada awal tahun 2021 melalui penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian pada rapat kerja Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, selain itu pemerintah juga mengkaji kemungkinan komoditi lain seperti daging, gula dan garam.

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam berita resmi statistik yang dirilis pada 1 Maret 2021 lalu, BPS menyebutkan bahwa potensi produksi padi Januari 2021 sampai dengan April 2021 diperkirakan mencapai 25,37 juta ton gabah kering giling (GKG).

Artinya potensi produksi beras sepanjang Januari 2021sampai dengan April 2021 mencapai 14,54 juta ton beras. Ini naik sebesar 3,08 juta ton dibandingkan tahun 2020 lalu. Dibeberapa daerah misalnya Jawa Timur BPS menyatakan panen padi mengalami kenaikan signifikan dibanding dengan tahun 2020, atau di Jawa Barat potensi produksi padi pada Januari 2021 sampai dengan April 2021 diperkirakan sebesar 3,80 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 1,25 juta ton atau 49,23% dibandingkan periode  yang sama pada 2020 yang sebesar 2,54 juta ton GKG. Jika mengacu pada data tersebut pemerintah perlu mengkaji ulang bahkan mungkin dibatalkan saja rencana impor tersebut karena sangat merugikan petani.

Baca juga:  Menjelang Impor 1 Juta Ton Beras, Bulog Kabupaten Cirebon Kurangi Permintaan Beras Petani

Baca juga:  Rawan Kecelakaan, Warga Minta Jalan di Sukalarang Diperbaiki

Dibeberapa kabupaten di Jawa Barat  pada bulan Februari sampai dengan April sedang melakukan panen raya musim tanam pertama namun, petani banyak mengeluhkan harga GKG yang rendah dibawah harga yang di tetapkan pemerintah yakni Rp 4200 perkilogram, harga GKG saat ini berkisar antara Rp 3600 sampai dengan Rp 3800 perkilogram, kondisi ini tentu sangat merugikan petani.

Tantan Sutandi ketua DPW  Serikat Petani Indonesia Jawa Barat sangat menyayangkan keputusan pemerintah akan melakukan impor beras tersebut, menurut kami itu adalah kebijakan yang ngawur dan abai terhadap kondisi pertanian di indonesia mengingat saat ini adalah waktu panen raya musim tanam pertama, selain itu juga akan semakin menambah kerugian petani.

Baca juga:  Fahmi Pastikan Program Kotaku Senilai Rp4 Miliar Berjalan Mulus

Seharusnya pemerintah menjadikan pangan sebagai solusi untuk memulihkan ekonomi yang sedang terpuruk akibat wabah pandemi sebab pangan sangat berpengaruh terhadap sektor lain, rencana impor beras saat ini adalah suatu bentuk penghianatan pemerintah terhadap petani, oleh karena itu kami menolak keras impor beras dengan dalih apapun.

“Negara tidak boleh kalah oleh mafia pangan dan kartel-kartel yang orientasinya hanya cuan untuk kantong pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan petani, negara harus hadir melindungi segenap petani,” ujar Tantan.

Baca juga:  Petani Kapulaga di Desa Sirnaresmi Perlu Sentuhan Pemerintah

Selain rencana impor beras yang akan dilakukan pemerintah, Serikat Petani Indonesia (SPI) Jawa Barat juga menyoroti penurunan luas lahan produksi padi di Jawa Barat yang terus merosot. Dalam berita resmi statistik yang dirilis Senin (01/03/2021), luas lahan padi di Jawa Barat hanya seluas 222,45 ribu hektar jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun 2020 yakni seluas 299,45 ribu hektar.

Baca juga:  Perebutan Calon Ketua KNPI Kabupaten Sukabumi Semakin Ketat Hingga Dua Putaran 

Tantan menyatakan bahwa Hal ini diakibatkan banyaknya alih fungsi lahan pertanian padi menjadi real estate, peralihan komoditas, Jawa barat bisa menjadi suplier beras terbesar. Jika pemprov memaksimalkan pelaksanaan Redistribusi tanah, ini adalah momentnya, menertibkan pengusaha-pengusaha perkebunan nakal, menertibkan perkebunan yang sudah berakhir haknya atau yang di pandang sudah tidak layak dan tidak mampu melanjutkan usaha perkebunannya, kami mendorong pemerintah untuk melakukan redistribusi lahan terlantar melalui program TORA kepada petani dan membangun kelembagaan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan masayarakat.

Kami mengapresiasi gubernur Jawa barat yang sudah menyatakan menolak impor beras, dan meminta gubernur Jawa barat untuk segera melaksanakan percepatan penyelesaian konflik agraria dan melaksanakan redistribusi tanah kepada petani.

 

 

Redaktur: Dharmawan Hadi

Tinggalkan Balasan