LINGKARPENA.ID | Menanggapi soal kemarau panjang yang melanda beberapa wilayah di Indonesia termasuk Kabupaten Sukabumi dampaknya memang sangat dirasakan oleh masyarakat, sehingga Bupati Marwan pun angkat bicara.
Berbagai langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir krisis air bersih akibat kemarau panjang pada tahun 2023 ini.
Bupati Sukabumi coba menepis isu soal kekeringan yang terjadi di 26 Kecamatan dan menjadi viral. Menurut Bupati, informasi yang beredar dan liar itu tidak demikian.
Marwan Hamami menegaskan, terkait informasi soal kekeringan yang diisukan melanda hampir setengah dari jumlah Kecamatan di Kabupaten ini masih dalam konteks wajar.
“Informasi itu datanya dari mana? Saya mendapat laporan dari posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Posko Kecamatan, itu sipatnya cuma seporadis satu dua titik. Wilayah Utara udah ada hujan, Palabuhanratu juga sudah ada hujqn. Jadi pesan saya cermati saja dulu,” kata Bupati, disela-sela kegiatannya di Cisaat, Kamis, (21/09/2023).
“Malah saya menyoal untuk lebih mencermati saat kemarau ini adalah pembagunan sumur bor program dari Dinas Perkimsih ( Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Kebersihan). Saya sudah memerintahkan seluruh pihak kecamatan untuk memeriksa bantuan-bantuan Sumur bor yang dibiayai APBD-II ini. Kondisinya bagaimana, optimal apa tidak,” tegasnya.
Bupati menjelaskan, pemerintah daerah sudah menggelontorkan anggaran melalui APBD-II untuk pembuatan Sarana Air Bersih (SAB) atau sumur bor dengan nilai rata-rata Rp 80-180 jutaan ini.
“Saya minta Muspika kroscek ulang pengerjaan sumur bor itu. Bagai kedalamannya sesuai apa tidak, pastikan juga airnya ada atau tidak. Ya bisa saja pekerjaan mereka “ngaco” atau asal-asalan,” tandasnya.
“Juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) setelah pekerjaan itu selesai, dicek ulang apa tidak? Ya untuk memastikan kebenaran pembangunannya, sesuai atau tidak,” ujarnya.
Bupati Marwan juga menyampaikan, “Kadang sering terjadi, sumur bor tidak berpungsi sedangkan sumur gali yang bersampingan airnya ada. Ya ini contoh harus menjadi perhatian. Jangan sampai setiap tahun biangkerok kekurangan air, ini harus jelas,” sindirnya.
“Pesan saya ke media juha, tolong ya bila perlu cek kedalamannya sumur itu biar jelas,” pintanya.
“Program kita tiap tahun selalu ada malah hampir setiap desa. Jadi untuk sarana air bersih ini jangan sampai tidak jelas pengerjaanya. Tentunya ini untuk meminimalisir distribusi air, kan jelas sudah ada peruntukannya,” tutupnya.
