LINGKARPENA.ID | Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi menggelar rakor bersama unsur Bidang Bina Marga, Pengairan, Alat berat Laboratorium dan sepuluh Kepala UPTD, Kasubag dan Subkor UPTD se-Kabupaten Sukabumi, Jum’at (8/3/2024) kemarin di aula SDA DPU Kabupaten Sukabumi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi yang baru Dede Rukaya saat dikonfirmasi awak media mengatakan, rakor yang dilaksanakan sekaligus bersilaturahmi guna meningkatkan ghirah atau semangat bersama untuk membangun, meningkatkan konsolidasikan semua potensi kinerja di dinas PU.
“Jadi tadi saya sampaikan ke keluarga besar DPU yakni tiga hal yang perlu diperhatikan secara cermat agar organisasi ini bisa berjalan dengan baik. Ketiga P, pertama adalah, pegawai atau karyawan harus dipetakan seluruhnya mulai dari pendidikan, kemampuan teknis, kapasitas juga kapabilitas. Itu termasuk hak pegawai dapat diperhatikan seperti naik pangkat, pensiun dan lain sebagainya,” ujar Dede Rukaya.
Kemudian kedua, Prasarana dan sarana yang mendukung penunjang pekerjaan pegawai, seperti kepala UPTD Ciemas hingga saat ini belum memiliki kendaraan dinas, sekiranya nanti dapat terpenuhi guna mendukung pekerjaan mereka.
“Terus P ketiga adalah Pendanaan, jadi bagaimana kita dapat mensuport anggaran agar percepatan akselerasi bergeraknya roda organisasi,” kata DPU Kabupaten Sukabumi.
Menurut Dede, point penting lainnya adalah bagaimana kita membangun silaturahmi dengan
spiritnya. DPU yakni kompak, bisa bekerja bersama dan sama bekerja. Dirinya berharap hal ini semoga menjadi teladan bagi perangkat daerah lainnya
Seiring jumlah pegawai DPU hampir 500 orang, terdiri ASN dan Non ASN itu akan secara bertahap akan dilakukan pembinaan atau pengendalian secara hilarki.
“Jadi artinya Kepala bidang mengendalikan stafnya, Kepala UPTD mengendalikan pelaksana lapangan serta non ASN termasuk pada bidang irigasi ada termasuk mitra cai. Itulah yang telah disampaikan,” terang mantan Sekretaris Disperkim ini.
Disinggung informasi prioritas pembangunan, Dede beberkan, program prioritas untuk DPU sebenarnya mengawal dua indikator kinerja utama, diantaranya tingkat kemantapan jalan dan kedua kondisi jaringan irigasi.
“Nah dua hal ini adalah prioritas program kami dalam rangka bagaimana mewujudkan infrastruktur layanan dasar dan penunjang layanan ekonomi masyarakat. Sedangkan irigasi berkaitan penunjang ketahanan pangan daerah dapat terpenuhi,” tuturnya.
Kaitan dengan jalan, berdasarkan SK terbaru penetapan ruas jalan kabupaten adalah sepanjang 1400 kilometer, yang sebelumnya 1200 Kilometer. Nah ini menjadi PR besar kita harus menjamin infrastruktur jalan itu harus mantap berdasarkan standar yang dipenuhi oleh pemerintah.
“Lalu yang berkaitan kondisi jalan yang belum tersentuh, sebenarnya dalam perencanaan sudah terpetakan. Jadi mana yang akan ditangani tahun ini atau tahun depan sudah itu ada,” ujarnya.
“Selanjutnya tinggal yang menjadi kendala permasalahan adalah support anggaran. Ya karena anggaran infrastruktur ini besar, untuk itu kami akan berupaya mengusulkan anggaran dari Banprov, DAK atau sumber lainnya. Selain itu pula kami mengharapkan peran serta pengusaha dapat membantu kondisi jalan mantap yang bisa di cover oleh CSR perusahaan,” pungkasnya.
