Kekayaan Mantan Wali Kota Sukabumi Meningkat Drastis, Hakim: Ini Patut Diduga

Gambar Ilustrasi /net

LINGKARPENA. ID | Mantan Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, setelah lengser dari jabatan sebagai orang nomor satu di Kota Sukabumi harta kekayaannya kini menjadi sorotan publik. Hal tersebut terkuat setelah diketahui dari laporan terbaru mengenai harta kekayaannya.

Menurut data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara e-LHKPN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Achmad Fahmi belum mendaftarkan harta kekayaannya untuk tahun 2023. Namun pada tahun sebelumnya ia melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2022 dan nilai jumlahnya sangat fantastis.

Dari data yang dilaporkan pada tahun sebelumnya menunjukkan bahwa pada tahun 2021-2022, Achmad Fahmi memiliki kekayaan senilai Rp 5.397.866.023 atau sekitar Rp 5,3 miliar. Angka tersebut sangat menunjukkan peningkatan sebesar 302,68 persen dari total kekayaannya empat tahun sebelumnya, pada tahun 2018 sebesar Rp 1.340.487.088.

Baca juga:  Kadis Kominfo Kota Sukabumi Umpamakan Radio Seperti Celana Jeans

Dengan adanya peningkatan harta kekayaan mantan Wali Kota Sukabumi tersebut, Hakim Adonara Ketua Umum LSM GAPURA RI menilai, bahwa kenaikan kekayaan yang cukup  signifikan ini tentu menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat dan patut diduga. Sebab, setau dia Achmad Fahmi merupakan bukan basic pengusaha murni.

“Wah, jumlah peningkatan harta kekayaannya Mantan Wali Kota Sukabumi ini patut kita duga ya! Bagaimana mungkin seseorang dapat mengalami peningkatan kekayaan sebesar itu dalam waktu yang relatif singkat? Apakah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi peningkatan kekayaan Achmad Fahmi selama menjabat sebagai Wali Kota Sukabumi,” duga Hakim.

Lanjut Hakim, tidak adanya laporan kekayaan Achmad Fahmi pada tahun 2023 juga menimbulkan kekhawatiran dan kecurigaan kuat. Bahkan menurut dia bisa saja jumlahnya lebih tinggi dari tahun 2021-2022.

Baca juga:  Dosen UNTAG Surabaya Apresiasi Pokdakan Sauyunan Kota Sukabumi

“Ya, sebagai seorang pemimpin publik, tentu sangat penting bagi seorang wali kota untuk transparan dalam melaporkan harta kekayaannya. Nah, ketidakhadiran laporan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas dan integritas Achmad Fahmi sebagai seorang pemimpin, ada apa dan kenapa laporannya tidak ada?,” tanya Hakim.

“Perlu diingat bahwa seseorang memiliki hak untuk memiliki kekayaan yang sah dan dapat meningkatkan kekayaannya melalui usaha yang jujur dan legal. Namun, dalam konteks kepemimpinan publik, harus transparansi dan akuntabilitas dan itu adalah hal yang sangat penting,” tambahnya.

Dalam konteks ini menurut Hakim,  jelas asyarakat berhak mengetahui sumber kekayaan seorang wali kota. Penjelasan asal usul harta kekayaan seorang pemimpin harus jelas dan terbuka apakah peningkatan kekayaan tersebut sesuai dengan pendapatan yang sah atau tidak lazim.

Baca juga:  Korban Terjun di Jembatan Merah Cinumpang, Humas RS Bunut: Kami Akan Lakukan Pemeriksaan Intensif

“Penting bagi pihak berwenang, seperti KPK, untuk melakukan investigasi lebih lanjut terkait kekayaan Achmad Fahmi. Dan ini akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan memastikan bahwa integritas dan akuntabilitas tetap terjaga dalam kepemimpinan publik,” tandasnya.

Hakim menambahkan, situasi ini juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan yang ketat terhadap kekayaan para pemimpin publik. Masyarakat perlu memastikan bahwa pemimpin mereka bertindak dengan integritas dan tidak terlibat dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

“Sebagai masyarakat, kita juga memiliki tanggungjawab untuk memantau dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpin kita. Mari kita perjuangkan keadilan dan kejujuran dalam kepemimpinan publik, sehingga dapat membangun masyarakat yang lebih baik dan bermartabat,” pungkasnya.**

Pos terkait