Konferensi TKBM Sampaikan Pesan Penting Buat Presiden Jokowi

Ketua Umum Induk Koperasi TKBM HM Nasir SE, saat menyampaikan permasalahan yang dialami Keprasi TKBM di hadapan puluhan wartawan, Minggu 10 April 2022.| Foto: Istimewa

LINGKARPENA.ID – Masifnya rencana Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi untuk mencabut Kesepakatan Bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menuai masalah di tubuh TKBM sebagai penyedia jasa.

Melalui Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Deputi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Negara Koperasi dan UKM Nomor : UM.008/41/2/DJPL-11, Nomor : 93/DJPPK/XII/2011dan Nomor : 96/SKB/DEP.1/XII/2011 Tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan dinilai dipaksakan dan sarat dengan kepentingan.

Baca juga:  Bupati Resmikan Pusat Oleh-Oleh, Marwan: UMKM Solusi Pengungkit Ekonomi Daerah

Koperasi TKBM yang telah memberikan kontribusi positif terhadap negara dalam mendukung kelancaran arus bongkar muat di Pelabuhan selama 33 tahun tidak lagi dipandang sebagai lembaga usaha ekonomi rakyat yang dilindungi Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperaasian.

Hal itu semestinya dibina dan ditata bahkan dikembangkan sebagaimana semangat Presiden Jokowi saat melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Seharusnya diberikan Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan namun sebaliknya kegiatan usaha Koperasi TKBM sebagai penyedia jasa TKBM di Pelabuhan semakin dimarginalkan dan bahkan “dimatikan” dengan “mengkambinghitamkan”.

Pos terkait