“Inilah situasi yang disebut oleh sebagian kalangan, bahwa mahasiswa yang menjadi penggerak Reformasi 1998, tidak menyadari, bahwa perubahan konstitusi empat tahap telah kebablasan dan sarat dengan muatan kepentingan para penumpang gelap. Inilah yang menyebabkan tujuan lahirnya negara ini untuk mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia semakin jauh dari harapan,” tegasnya.
Melihat fakta itu, LaNyalla menambahkan, DPD RI memperjuangkan adanya Amandemen perubahan ke-5. Agar arah perjalanan bangsa bisa dikoreksi. Sehingga Indonesia menjadi lebih baik dari sistem tata negara maupun sistem ekonominya.
“DPD RI akan sekuat tenaga memperjuangkan hal itu. Supaya Indonesia lebih berdaulat dan berdikari serta mampu mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, seperti cita-cita Bung Karno dan para pendiri bangsa,” tuturnya.
Dalam kunjungan kerja ke Bali, LaNyalla didampingi sejumlah Senator di antaranya I Gusti Arya Wedakarna, Bambang Santoso dan Anak Agung Gde Agung (Bali), Bustami Zainuddin dan Ahmad Bastian (Lampung), Fachrul Razi (Aceh), Andi Muh Ihsan (Sulsel), Erlinawati (Kalbar), Habib Abdurrahman Bahasyim (Kalsel), Andi Nirwana (Sultra), Ahmad Kanedi (Bengkulu), Muhammad Rakhman (Kalteng), Angelius Wake Kako dan Asyera Wundalero (NTT), Stefi Pasimanjeku (Malut), Habib Ali Alwi dan M TB Ali Ridho (Banten).
Turut mendampingi Sekjend DPD RI Rahman Hadi, Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifuddin, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir, dan Kepala Bagian Protokol DPD RI Zulfikar.(*)
Kontributor: Dedi Gunawan
Redaktur: Akoy Khoerudin
