LINGKARPENA.ID | Belakangan ini sejumlah kontraktor di kabupaten sukabumi mulai mengeluhkan praktek lelang tender yang diselenggarakan PBJ (Penyelnggara Barang dan Jasa). Disinyalir setiap paket yang di lelangkan sudah diatur alias sudah ada yang memiliki.
Pihak PBJ diduga kuat ada main dalam penyelenggraan lelang dan pelaksanaan lelang hanya formalitas saja. Hal ini dibuktikan dengan sedikit sekali peserta lelang yang megikuti disetiap tender proyek. Dalam pantauan media hanya 1 hingga 2 peserta, paling banyak 3 peserta yang masuk lelang. Dan itupun disinyalir hanya peserta bayangan.
Salah satu kontraktor yang berinisial R, mengatakan, ia menyampaikan kekecewaannya atas sikap dan cara penyelenggara lelang di Kabupaten Sukabumi.
“Ya, saya salah satunya yang mengalami diskriminatif itu. Ini memang tidak wajar. Saya sudah 12 kali ikut lelang di kabupaten Sukabumi dan selalu dikalahkan dengan alasan tertentu dan lawan saya itu juga cuma 1 perusahaan ,” ujarnya.
R menjelaskan, pertama di Dinas Pendidikan. Dimana perusahaan miliknya itu sudah berada di urutan pertama, namun lagi-lagi ujungnya dia harus keok kalah sama perusahaan lain.
“Ya jelas, seharusnya pihak penyelenggara/ ULP konsekuen dong. Jangan ada intrik-intrik berkaitan dengan pengkondisian. Ya saya menduga seperti itu praktiknya,” terangnya.
Hal yang sama dialaminya saat ia mengikuti lelang pembangunan IGD Pelabuhanratu beberapa waktu lalu yang saat ini lagi bermasalah. Pihak perusahaannya saat itu berada di posisi urutan satu dengan dokumen lengkap. tetap saja tidak jadi pemenang.
“Jelas ini tidak profesional. Saya menduga para Pokja ini ada main mata. Sepertinya ada unsur pengawalan dari pihak yang memang berkopeten sehingga siapapun yang ikut lelang pasti kalah ada jaringan mafia proyek. Bulsit kita bisa menang,” tandasnya.
Sementara itu aktivis pemerhati Korupsi di Sukabumi Hasbi menyampaikan, ia sangat prihatin dan menyanyangkan apabila benar semua paket di sukabumi sudah ada plotingnya.
“Harusnya ini sudah bisa menjadi titik awal bagi APH aparat penegak hukum untuk bisa masuk dan menelusuri prakti-praktik seperti itu,” ungkapnya.
Pihaknya juga dalam waktu dekat ini akan menggelar aksi demo agar kabupaten sukabumi bersih dari mafia proyek. Menurutnya hal ini demi pembangunan yang bersih dan berkelanjutan.
“Ya, kami akan kawal setiap satu rupiah pun, karena ini uang rakyat sukabumi. Kami tidak rela apabila itu dikorupsi. Kami juga akan menyurati KPK sebagai bentuk melaporkan. Ya agar ini jadi perhatian untuk kabupaten sukabumi,” pungkasnya.
Sementara itu pihak yang berkepentingan dan penyelenggara lelang di PBJ Kabupaten Sukabumi sudah coba dihubungi, namun tidak memberikan respon dan jawaban terkait dugaan-dugaan tersebut hingga berita ini ditayangkan.
