Menkominfo take down Konten Hoaks Kampanye Pemilu 2024, Ini Jumlahnya

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.| Istimewa

LINGKARPENA.ID | Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan konten hoaks yang beredar selama masa kampanye Pemilihan Umum 2024 tidak sebanyak Pemilu 2019.

Meskipun demikian, Menkominfo menegaskan hoaks tetap menjadi sebuah ancaman bagi keberlangsungan dan kenyamanan pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia.

“Selama masa kampanye Pemilu 2024 sejak 28 November 2023 hingga 11 Januari 2024, Kementerian Kominfo telah melakukan take down terhadap 51 konten terkait Pemilu serta menerbitkan sekitar 175 klarifikasi atas hoaks mengenai Pemilu,” jelasnya usai Acara Diskusi Demi Indonesia Cerdas Memilih di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, belum lama ini.

Baca juga:  Wabup Iyos Hadiri Rakor Lintas Sektoral Pengamanan Pemilu 2024 di Wilkum Polres Sukabumi Kota

“Jumlah ini menjadi pengingat kita semua bahwa hoaks masih mengancam demokrasi kita, walaupun secara data (kumulatif) jauh menurun dibanding tahun 2019,” tambahnya.

Menkominfo menjelaskan peran lembaga yang dipimpinnya untuk menyebarluaskan informasi mengenai Pemilu dan menjaga ruang digital agar demokrasi tetap berkualitas. Menurutnya, upaya tersebut diperkuat melalui kerja sama dengan penyelenggara Pemilu.

Baca juga:  DPRD Provinsi Jabar Sosialisasikan Perda No 1 Tahun 2020 di Cikundul Kota Sukabumi

“Selain melakukan upaya penanggulangan konten dan literasi digital, kami bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai wujud dukungan terhadap penyelenggaraan Pemilu,” ujarnya.

Menurut Menteri Budi Arie, Kementerian Kominfo telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman terkait pemanfaatan layanan informasi dalam pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemilu melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Baca juga:  Panwascam Cibeureum dan Stakeholder Siap Kawal Logistik Pemilu 2024, Ini Langkah-langkahnya

Selain itu, perjanjian kerjasama dilaksanakan antara Direktorat Jenderal Aptika Kominfo dengan Bawaslu dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) terkait pengawasan penyelenggaraan Pemilu.

“Karena itu, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pemeliharaan serta pemanfaatan sistem elektronik dengan memberikan panduan serta kode etik,” pungkasnya.**

Pos terkait