LINGKARPENA.ID | Ratusan warga Desa Bojongsari, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi, mendatangi kantor desanya pada Selasa (7/10/2025). Aksi massa tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap sejumlah persoalan yang dinilai tidak transparan dan merugikan masyarakat, mulai dari pembagian daging kurban hingga pengelolaan dana desa.
Salah satu isu yang mencuat dan menjadi sorotan warga adalah dugaan ketidakadilan dalam pembagian daging kurban bantuan dari komunitas muslim asal Turki yang diterima desa beberapa waktu lalu. Warga menilai distribusi daging tersebut tidak dilakukan secara merata, bahkan ada indikasi keberpihakan pada wilayah tertentu.
Melalui koordinator aksi, Agus, warga mempertanyakan keadilan dalam proses pembagian daging tersebut. Ia menilai ada permainan dalam pendistribusian kupon daging kurban yang dilakukan oleh perangkat desa.
“Kami menilai pembagian daging sudah tidak benar. Bayangkan saja, di RT lain hanya beberapa orang warga yang menerima, sementara di RT tempat sekretaris desa tinggal ada sekitar 30 penerima. Ini jelas tidak adil dan kami yakin ada permainan dalam pembagian kupon,” ujar Agus, Selasa (7/10/2025).
Warga juga menyampaikan bahwa pembagian daging itu tidak sesuai dengan data yang telah diajukan oleh para ketua RT dan RW. Menurut mereka, proses distribusi justru diatur sepihak oleh salah seorang perangkat desa tanpa melibatkan struktur pemerintahan lingkungan setempat. Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan di kalangan warga yang merasa terpinggirkan.
Namun, persoalan pembagian daging kurban bukan satu-satunya yang disuarakan warga dalam aksi tersebut. Mereka juga menuntut kejelasan terkait sejumlah hal lain yang dianggap janggal, antara lain penggunaan dana desa, realisasi dana ketahanan pangan tahun 2022–2023, dugaan penyalahgunaan wewenang oleh salah satu perangkat desa, serta penyaluran bantuan sosial seperti BPNT dan PKH yang dinilai tidak tepat sasaran.
Selain itu, warga turut menyoroti permasalahan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang disebut masih menunggak. Menariknya, menurut warga, tagihan PBB tersebut langsung dilunasi sesaat sebelum aksi massa berlangsung, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa pembayaran itu dilakukan untuk meredam protes.
Aksi warga di halaman kantor Desa Bojongsari berlangsung dengan tertib meskipun disertai dengan orasi dan teriakan berisi tuntutan. Aparat kepolisian dan unsur keamanan lainnya terlihat berjaga untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Warga berharap pemerintah desa dapat bersikap terbuka dan menjelaskan secara rinci berbagai persoalan yang menjadi tuntutan masyarakat. Mereka juga meminta agar pembagian bantuan, baik dalam bentuk daging kurban maupun program sosial lainnya, dilakukan secara adil dan transparan demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
