LINGKARPENA.ID | Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi bersama Pemerintah Kabupaten Sukabumi menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna mematangkan persiapan peninjauan lapangan Koperasi Desa Merah Putih. Rapat berlangsung di Control Room Kantor Perhutani KPH Sukabumi, Selasa (27/1/2026).
Rapat dipimpin langsung Administratur Perhutani KPH Sukabumi, Tofik Hidayat, dan dihadiri jajaran pimpinan daerah sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendorong penguatan ekonomi desa melalui koperasi. Turut hadir Asisten Daerah Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Sosial (Asda Pemkesra), Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan (Asda Ekbang), serta kepala perangkat daerah terkait.
Sejumlah OPD yang terlibat di antaranya Dinas Perumahan dan Tata Ruang (DPTR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DKUKM).
Fokus utama rapat adalah menyelaraskan teknis pelaksanaan peninjauan lapangan terhadap desa-desa yang mengajukan pendirian Gerai Koperasi Desa Merah Putih di kawasan hutan kelola Perhutani. Kegiatan peninjauan lapangan dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 28 Januari 2026.
Administratur Perhutani KPH Sukabumi, Tofik Hidayat, menegaskan pentingnya kerja sama yang terbangun antara Perhutani dan Pemkab Sukabumi.
“Kolaborasi ini menjadi kunci agar program Gerai Koperasi Merah Putih dapat berjalan optimal dan benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat desa,” ujarnya.
Sementara itu, Puji Widodo, Asisten Daerah II Kabupaten Sukabumi, menyampaikan apresiasi atas inisiatif rapat koordinasi tersebut. Ia berharap kegiatan peninjauan lapangan dapat menghasilkan data yang objektif dan menyeluruh.
“Kami berharap dari peninjauan nanti diperoleh gambaran yang komprehensif serta data yang akurat terkait lokasi-lokasi yang diajukan untuk Gerai Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.
Rapat berlangsung dalam suasana kondusif dan menghasilkan sejumlah kesepakatan teknis, meliputi penentuan rute kunjungan, titik lokasi yang akan ditinjau, indikator evaluasi, serta pembagian peran pendampingan dari masing-masing instansi selama kegiatan lapangan berlangsung.
