LINGKARPENA.ID | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlanjut dan menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Selama masa libur sekolah, Badan Gizi Nasional (BGN) memanfaatkan waktu untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit terhadap seluruh dapur penyedia makanan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program di lapangan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari, mengatakan penghentian sementara distribusi makanan selama libur sekolah akan dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan sistem secara menyeluruh.
“Kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini, kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah kita sudah lebih baik, kondisi di lapangan sudah lebih rapi,” ujar Agustina, Kamis ( 18/6 ).
Menurutnya, audit tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan, mulai dari aspek kebersihan, keamanan pangan, hingga tata kelola distribusi makanan kepada para penerima manfaat.
Agustina menegaskan bahwa sebagai program prioritas nasional, MBG akan terus mendapatkan dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.
“Sekarang ini adalah program prioritas maka saya yakin dari kementerian lembaga pun akan mendukung kami,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima penjelasan dari BGN terkait rencana perbaikan dan pengembangan program MBG ke depan. Menurutnya, BGN membutuhkan waktu untuk menyusun rancangan baru yang lebih komprehensif.
“Mereka meminta waktu, mungkin satu bulan ke depan, saya belum tahu berapa lama. Saya rasa dalam sebulan ini mereka sudah mempunyai rencana, blueprint-nya akan seperti apa,” kata Charles.
Ia menjelaskan, blueprint baru tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan MBG pada tahap berikutnya. Rancangan tersebut diperkirakan mencakup berbagai skema penyediaan makanan, baik melalui dapur sekolah maupun dapur terpusat seperti yang berjalan saat ini.
“Mungkin akan ada kombinasi antara dapur sekolah, antara dapur tersentralisasi seperti sekarang, tetapi yang pasti akan ada blueprint baru dengan total jumlah penerima manfaat baru dan juga anggaran yang baru,” ujarnya.
Evaluasi dan penyusunan blueprint baru ini diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul selama pelaksanaan MBG, sekaligus meningkatkan efektivitas program dalam memenuhi kebutuhan gizi peserta didik di seluruh Indonesia.
Dengan adanya audit dapur dan penyempurnaan tata kelola, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan lebih optimal saat tahun ajaran baru dimulai. Selain menjamin kualitas makanan yang diterima siswa, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi program yang digadang-gadang sebagai salah satu strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Program MBG sendiri menjadi salah satu agenda strategis pemerintah dalam mendukung pemenuhan gizi anak sekolah. Karena itu, evaluasi yang dilakukan saat ini dipandang sebagai langkah penting untuk memastikan program berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan di masa mendatang.
