Rapat Komisi I DPRD dan OPD Kabupaten Sukabumi LKPJ 2023 JugaBahas Masa Jabatan Kades 8 Tahun

Photo : Istimewa
Photo : Istimewa

LINGKARPENA.ID | Rapat Komisi l (Satu) DPRD Kabupaten Sukabumi bersama mitra kerja, membahas laporan Keterangan PertanggungJawaban ( LKPJ) Bupati, pada OPD yang bermitra kerja dengan Komisi l ( satu), yaitu  DPMPTSP, Kesbangpol, Sekertariat Dewan, Disdukcapil, Satpol PP, DPMD , Bag Tapem Setda serta mitra kerja lainnya

Selain membahas LKPJ bupati 2023, juga membahas Pelaksanaan APBD di tiap Mitra kerja untuk tahun 2024 ini, acara di gelar di aula perkantoran BKPSDM jalan raya kadupugur Desa Lembur Sawah Kecamatan Cicantayan.

Paoji Nurjaman mengatakan pada wartawan hari ini di karenakan masuk ke LKPJ tahun 2023 , ya alhamdulillah kita bersama semua dinas atau mitra kerja Komisi l, kita undang, barusan itu kita sudah kroscek , satu persatu tentang penyiapan anggaran ada yang 85% bahkan ada yang sampai 90%, di 2023 kmarin, ” ujar nya.

Baca juga:  Paripurna DPRD Bersama Pemda Tindak Lanjuti SE OTDA Pembentukan BRIDA

Selain itu, untuk anggaran tahun 2024 ini ” lanjut nya ”  akan menghadapi Pilkada mudah mudahan sesuai dengan kebutuhan,  terutama anggaran pengamanan untuk satpol pp,  juga  Bakesbangpol , anggaran untuk  pengamanan itu nanti akan dibagi untuk pengamanan lainnya.

Maka dari itu, anggaran nya harus segera kita perjuangkan kita coba  sinkronisasikan. Insya Allah di tahun 2024 ini, untuk  persiapan pelaksanaan Pilkada
pada bulan November yang akan datang.

Baca juga:  Petugas Kembali Amankan 8 Anak yang Diduga Akan Perang Sarung

Tadi kita dengan mitra kerja DPMD Berkaitan pembahasan undang-undang baru tentang Kepala Desa, tadi kita dengan mitra kerja DPMD, Peraturan Presiden (Perpres) itu masa jabatannya menjadi 8 tahun tapi ini kan belum resmi di undang kan baru di sahkan, ini juga kan kaitan pilkades tahun 2025 ada sekitar 240 Desa yang melakukan pemilihan tentunya akan berdampak.

Baca juga:  Silaturahmi Kebhinekaan, Wabup Iyos: Kokohkan Ketahanan Nasional Persatuan dan Kesatuan

Kalau dilihat misalnya secara urutan,  barusan tadi menyampaikan yang masih punya jabatan asumsinya bisa perpanjang 2 tahun, kalau gak salah, tapi ini baru wacana kan , misalnya habisnya 2025  akan di tambah dua tahun jadi ke tahun 2027, supaya masuk ke 8 tahun.

Sebetulnya siap tidak siap kami ini, siapnya kita itu Alhamdulillah Pilkades di perpanjang juga kades kades yang sekarang itu ada tambahan 2 tahun, untuk anggaran ini, bahwa anggaran APBN untuk Siltap itu, langsung di bayar oleh APBN” pungkas nya.

Pos terkait