LINGKARPENA.ID | Sekretaris Jenderal (Sesjen), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti tegaskan penerapan prinsip integritas sebagai salah satu prioritas yang wajib dimiliki para pejabat di lingkungan kementerian.
Hal ini disampaikan Suharti ketika memberi sambutan dalam pelantikan satu orang pemimpin perguruan tinggi negeri, satu orang pejabat fungsional widyaprada ahli madya, satu orang pejabat administrator dan lima orang pejabat pengawas, di Gedung A, Lantai 3, Kantor Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/23) .
Suharti melanjutkan bahwa pelaksanaan kebijakan kita tidak akan berdampak maksimal jika tidak didukung oleh semua jajaran yang memegang prinsip integritas, kreatif dan inovatif, inisiatif, pembelajar, menjunjung meritrokrasi, terlibat aktif, dan tanpa pamrih.
“Kami perlu menekankan secara khusus terkait pentingnya menjaga integritas yang ditulis paling atas. Pesan ini untuk semua pejabat namun kami memberikan penekanan lebih pada Rektor Universitas Lampung (Unila) yang dilantik untuk lebih memperhatikan prinsip ini,” tegas Sesjen.
Menurutnya, membutuhkan komitmen serta keberanian untuk mengembalikan marwah Unila yang ternodai karena kasus korupsi yang terjadi dan saat ini sedang dalam proses persidangan.
“Praktik-praktik yang tidak benar harus dihentikan. Seluruh pimpinan, seluruh jajaran, dalam satu barisan harus memegang prinsip yang sama,” tekannya yang kembali menggarisbawahi pentingnya penerapan nilai-nilai integritas.
Sementara kepada para pejabat fungsional, administrator dan pengawas yang dilantik, proses mutasi dan rotasi menurut Sesjen Suharti adalah hal yang lazim dalam organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
“Beradaptasilah dan ambillah peran profesional sebagai katalisator pelaksanaan program kerja kementerian yang merupakan tugas dan fungsi dari jabatan Saudara,” pesannya.
Dikatakan Suharti, pekerjaan rumah bagi Kemendikbudristek masih besar. Ia mengajak seluruh pimpinan melakukan perannya dengan sebaik-baiknya.
“Tugas boleh berganti-ganti, tetapi pastikan Ibu dan Bapak melakukan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya di manapun Ibu dan Bapak ditugaskan. Kita tidak punya previllege waktu yang tidak terbatas. Target 2024 harus tercapai kurang dari dua tahun. Mari bergerak cepat dan cerdas untuk mencapai tujuan bersama,” tandasnya.
Berikut nama pejabat yang dilantik yaitu 1) Rektor Universitas Lampung periode 2023-2027, Lusmelia Afriani; 2) Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; Uce Veriyanti; 3) Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; Muhibat.
Berikutnya, 4) Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; Ina Nurohmah; 5) Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; Budy Suprapto; serta 6) Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; Rahmat Taufiq Pasaribu.
Kemudian, Widyaprada Ahli Madya pada Direktorat Kursus dan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi; Henri Togar Hasiholan Tambunan; serta Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua, Junus Simangunsong.
Kemendikbudristek dalam rutinitas birokrasinya mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, serta berkebinekaan global.
Untuk itu, transformasi yang dilakukan dalam tiga tahun terakhir untuk memastikan tujuan-tujuan yang ditetapkan. Kesuksesan implementasi kebijakan Merdeka Belajar yang diterapkan melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan, tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran, namun juga sumber daya lainnya termasuk gotong royong dan berkolaborasi antarpegawai maupun dengan pihak-pihak lain di luar kementerian. (**)
