LINGKARPENA.ID | Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas, mendorong Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPP P3MD) untuk meningkatkan sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan desa.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi pendampingan TPP P3MD yang digelar di kawasan Cisaat, Senin (6/4/2026). Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa tantangan pembangunan saat ini tidak bisa diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
“Kolaborasi menjadi kunci. Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari pendamping desa, pemerintah desa, hingga masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan kolaboratif atau pentahelix harus terus diperkuat agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Peran pendamping desa pun dinilai vital dalam menjembatani program pemerintah dengan kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Selain itu, Wabup juga mengingatkan pentingnya optimalisasi program prioritas nasional di tingkat desa, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP). Menurutnya, desa memiliki potensi besar untuk menjadi penopang keberhasilan program tersebut.
“Program ini harus mampu menggerakkan ekonomi desa. Maka, desa perlu menyiapkan sumber daya yang bisa mendukung keberlangsungan MBG dan KMP,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membina desa agar tidak hanya unggul dari sisi sumber daya manusia, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara itu, Ketua TPP Kabupaten Sukabumi, Asep Saepul Bahri, mengungkapkan bahwa saat ini jumlah pendamping di wilayahnya mencapai 107 orang. Rinciannya meliputi tenaga tingkat kabupaten, pendamping desa, hingga pendamping lokal desa.
Ia juga menyampaikan rencana pembukaan rekrutmen baru oleh Kementerian Desa untuk mengisi sejumlah posisi yang masih kosong, mulai dari pendamping lokal desa hingga tenaga di tingkat kabupaten.
“Keberadaan pendamping sangat penting dalam memastikan proses pembangunan desa berjalan sesuai perencanaan, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan penguatan BUM Desa,” jelasnya.
Menurut Asep, kegiatan rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan langkah antara pendamping dan berbagai pemangku kepentingan, sehingga pelaksanaan program pemerintah pusat di tingkat desa dapat berjalan maksimal.
