Terkait Transaksi Desa ke Law Firm, DPMD Sukabumi Menunggu Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Kantor DPMD Kabupaten Sukabumi.| istimewa

LINGKARPENA.ID | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Sukabumi mendukung langkah yang dilakukan inspektorat terkait pemanggilan terhadap Kepala Desa yang telah menggelontorkan anggaran desa kepada salah satu Law Firm atau Firma Hukum.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Dinas DPMD Nuryamin, menurutnya pemanggilan yang dilakukan inspektorat sudah sewajarnya dilakukan, sebagai upaya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran sesuai peraturan yang telah ditetapkan, namun demikian, dirinya mengaku belum bisa memberikan banyak komentar saat ini.

Baca juga:  Reses III DPRD Provinsi Jabar, H Sopyan: Tampung Aspirasi Warga Sukabumi di Selabintana

“Terkait hal ini, barangkali sudah menjadi kewenangan inspektorat dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan desa. Hal itu dilakukan sebagaimana telah diatur dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) no 73 tahun 2020 tentang PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa)”, ujarnya kepada Lingkarpena.id. Jumat, (4/8/2023).

Disinggung langkah yang akan dilakukan DPMD, pihaknya mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan dari inspektorat.

Baca juga:  Empat Terduga Pelaku Kekerasan Anak Dibawah Umur Diamankan Polsek Cicurug Sukabumi

“Kita DMPD menunggu saja hasil pemeriksaan inspektorat, baru nanti kita mengambil langkah langkah selanjutnya,” singkatnya.

Sebelumnya sebanyak 86 Kepala Desa beserta bendahara desa dan 29 Camat di Kabupaten Sukabumi dipanggil Inspektorat terkait transaksi keuangan yang digelontorkan kepada salah satu law firm untuk program pendampingan hukum.

Pos terkait