LINGKARPENA.ID | Kepala Desa Kades Gunung Bentang, Sagaranten, memprotes data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yang tumpang tindih.
Hal tersebut diungkapkan Kades Gunung Bentang, saat dihubungi Lingkarpena.id Kamis, 15 September 2022. Ajat menilai, bantuan BLT BBM sebesar Rp.500 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM) tersebut keberadaan data penerimanya yang masih tumpang tindih dengan data lama.
Persoalan ini jelas menjadi masalah bagi pemerintah desa sehingga warga yang tidak mendapatkan bantuan datang dan memprotes pemerintah desa.
“Mengenai bantuan BLT BBM ini kalau bisa sih, pemerintah pusat itu memberikan kuotanya saja untuk di setiap desa. Jadi bisa menghindari tumpang tindih bantuan,” tegas Ajat.
Menurutnya, yang lebih tau dan layaknya KPM untuk mendapatkan bantuan adalah desa setempat. Dengan mekanisme seperti sekarang, KPM tersebut sudah ditentukan oleh pusat.
Lanjut Ajat, saat ini pemerintah desa terkesan menjadi sumber masalah oleh masyarakat dengan munculnya kecemburuan saling mencurigai antar warga khususnya yang tidak mendapatkan BLT BBM.
“Opini terjebak ditengah warga masyarakat. Pemerintah desa dituding yang mengatur dan melakukan pendataan. Padahal sebaliknya, desa tidak tahu menahu dengan data calon pemberian BLT BBM,” jelasnya.
Dengan begitu sambung dia, belum lama ini di wilayah Desa Gunung Bentang ada warga yang mendapatkan bantuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Malah tersiar kabar Minggu sekarang rencananya di Desa Gunung Bentang pada Sabtu (17/9). Isunya sebanyak 4018 KPM akan mendapatkan BLT BBM yang diserahkan oleh PT Pos Indonesia Cabang Sukabumi dan KPM akan menerima juga BLT BBM.
“Kami merasa bingung dan terus dituding warga yang tidak mendapatkan BLT BBM. Sedangkan KPMnya sama yang itu-itu juga penerima bantuan BPNT, PKH lalu BLT BBM juga menerima,” bebernya.
Ajat menambahkan, pemerintah desa hanya jadi omelan warga masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. Warga menyebut BLT BBM ini tidak merata, tetapi memang betul seperti itu fakta dilapangan.
“Saya berharap kepada pemerintah pusat melaui Kemensos RI, agar pendistribusian BLT BBM datanya tidak dari pusat. Tapi kuotanya diserahkan kepada masing-masing daerah,” pungkasnya.
