Vaksinasi di Jabar Tak Proporsional, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Percepat Distribusi

Lingkarpena.id, LAMPUNG – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyorot jumlah vaksin yang dipasok ke Jawa Barat. Jabar menargetkan 35 juta jiwa yang divaksin. Artinya, dibutuhkan 70 juta dosis vaksin untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan sampai berita ini diturunkan, baru sekitar 18,6 juta dosis yang terima.

Menurut LaNyalla, masyarakat Jabar memiliki animo yang cukup tinggi terhadap vaksinasi. Sayangnya, hal tersebut tak didukung dengan ketersediaan vaksin.

Baca juga:  Percepatan Vaksinasi Nasional, PKM Girijaya Nagrak: Selektif Berikan Vaksin Anak Dosis II

“Jumlah penduduk dan ketersediaan vaksin tak proporsional. Jangan sampai hal tersebut menurunkan gairah masyarakat untuk vaksinasi. Pemerintah perlu segera merespon kebutuhan sekitar 15 juta dosis per bulan,” kata LaNyalla di sela kunjungan kerjanya ke Lampung, Jumat (03/09/2021) kepada media.

Baca juga:
12 Ribu Siswa Ikuti Gebyar Vaksinasi Jabar Juara Merdeka, Ini Kata Bupati Sukabumi

Mantan Ketua Umum PSSI itu meminta pemerintah merespon cepat hal tersebut dengan proses distribusi vaksin secara maksimal. Sebab, kata dia, pendistribusian yang kurang maksimal akan menghambat percepatan vaksinasi.

Baca juga:  Kemenhub: Terbitkan Surat Edaran Penerapan Prokes Perjalanan Dalam Negeri, Ini Poin-Poinnya

“Keluhan masyarakat ini harus segera ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah. Persoalan vaksinasi ini kewenangannya berada di pemerintah pusat,” ujar LaNyalla.

Senator Dapil Jawa Timur itu berharap pemerintah pusat memiliki jadwal dan target pendistribusian, sehingga daerah akan mampu membuat penjadwalan vaksinasi melalui informasi yang
terpusat.

Baca juga:
2000 Peserta Gerai Vaksin Polres Sukabumi Kota, Ini Kata Dr. Biantoro
Baca juga:  MIPI Soroti Kelangkaan Migor dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan

“Dengan begitu target pencapaian kekebalan tubuh kelompok atau herd immunity dapat diprediksi dan ditentukan waktunya,” tegas LaNyalla.

Dijelaskannya, jika pemerintah tidak proposional dalam pengiriman vaksin, maka dapat dipastikan vaksinasi akan mengalami pelambatan.

“Dan tentu hal ini akan mempengaruhi pada program pemulihan ekonomi,” demikian LaNyalla.(*)

 

 

Kontributor: Dedi Gunawan
Redaktur: Akoy Khoerudin

Pos terkait