LINGKARPENA.ID | Berdasar sering mendengar keluhan masyarakat di media sosial soal pelayanan kesehatan Bupati Sukabumi Asep Japar, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Palabuanratu, pada Kamis kemarin (12/6/2025).
Kedatangan orang nomor satu di Kabupaten Sukabumi itu membuat sejumlah petugas RSUD Palabuhanratu nampak panik. Dalam kunjungan singkatnya itu Asep Japar langsung menuju ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Di ruang IGD Asep Japar sempat berbincang dengan pasien yang mengaku telah menunggu dua hari tanpa kepastian ruang rawat inap.
“Sudah berapa hari di sini? ” tanya Asep Japar kepada seorang perempuan dari keluarga pasien. Ketika mendapat jawaban bahwa pasien tersebut sudah dua hari berada di ruang IGD, Asep Japar langsung menanyakan alasannya kepada jajaran tenaga medis RSUD yang mendampinginya.
Persoalan serius yang menjadi keluhan publik, termasuk pelayanan pasien peserta BPJS tak luput ditanyakan Bupati kepada petugas disana.
“Saya heran kenapa disini selalu ramai di media sosial. Jangan begitu lah, tolong kerjasamanya ya. Pasti ini ada cucuk didalamnya. Masalah BPJS sepeti tak pernah selesai, tolonglah bisa menjelaskannya ke masyarakat,” tegas Asep Japar.
Selain soal pelayanan medis, Asep Japar juga kecewa dengan sistim informasi terkait ketersediaan obat. Ia berharap masalah tersebut menjadi perhatian serius pihak RSUD Palabuhanratu.
“Terus masalah obat, kenapa ketika pasien sudah diberikan resep tapi obatnya tidak ada, ini menjadi masalah serius. Tolong ini diperhatikan. Kompaklah kita. Saya yakin di sini ada cucuk, ahirnya merusak nama baik lembaga, saya tidak mau seperti itu,” tambah Asep Japar dengan nada kecewa.
Saat sidak ke bagian farmasi Asep Japar meminta bahwa pasien tidak boleh dibebani dengan keharusan membeli obat di luar rumah sakit akibat stok kosong.
“Jangan sampai warga harus bolak-balik hanya karena obat tidak tersedia di sini. Pelayanan semacam ini harus dibenahi total,” ujarnya.
Usai sidak, Asep menjelaskan bahwa langkahnya bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan membangun sistem yang lebih baik demi pelayanan publik yang layak.**
