LINGKARPENA.ID | Upaya memperkuat perekonomian daerah terus dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi. Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki melakukan pertemuan dengan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat Darwisman di kantor OJK di Bandung pada 3 Maret 2026. Pertemuan tersebut membahas peluang kerja sama untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kota Sukabumi.
Dalam pertemuan itu, Ayep Zaki menyampaikan target pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kota hingga mencapai 8 persen. Saat ini, laju pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi masih berada di kisaran 5,32 persen.
Ia menjelaskan, salah satu persoalan yang dihadapi adalah ketidakseimbangan antara besarnya dana masyarakat yang tersimpan di perbankan dengan penyaluran kredit kepada pelaku usaha.
“Potensi dana di Kota Sukabumi sangat besar, tetapi penyalurannya masih rendah. Ini yang akan kita dorong bersama OJK agar kredit tumbuh dan roda ekonomi masyarakat bergerak lebih cepat,” kata Ayep.
Data pemerintah menunjukkan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Kota Sukabumi telah mencapai lebih dari Rp10 triliun. Namun, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) masih relatif rendah dan berada di peringkat ke-25 di tingkat Provinsi Jawa Barat.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi mulai memperkuat berbagai skema pembiayaan alternatif, seperti program dana kebajikan, pengembangan wakaf produktif, serta skema pembiayaan Qordhul Hasan.
Menanggapi hal itu, Darwisman menilai pendekatan yang dilakukan pemerintah daerah sudah tepat karena menyasar pelaku usaha di tingkat masyarakat bawah. Program tersebut dinilai dapat menjadi tahap awal pembinaan sebelum pelaku usaha mengakses pembiayaan perbankan.
Ia juga mengungkapkan bahwa potensi pengembangan ekonomi di Kota Sukabumi masih sangat besar. Dari sekitar 55.000 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ada, baru sekitar 23.000 yang telah memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.
“Ini menunjukkan adanya ruang yang masih sangat besar bagi perbankan untuk menyalurkan pembiayaan. Kita akan dorong peran perbankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk membangun ekosistem pembiayaan yang lebih kuat dan terintegrasi,” ujar Darwisman.
Penulis : Rizky A
Editor : Redaksi
