SUKABUMI – Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di aliran Sungai Cikaso, kawasan Teluk Jati, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi, mendapat perhatian serius dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).
Di tengah aktivitas penambangan yang masih berlangsung, jajaran Forkopimcam turun langsung ke lokasi untuk memberikan teguran sekaligus meminta para penambang menghentikan kegiatan yang dinilai melanggar ketentuan hukum tersebut.
Peninjauan dan penertiban secara persuasif itu dipimpin Camat Tegalbuleud bersama Kasi Trantibum Kecamatan Tegalbuleud, Kepala Desa Sumberjaya, Kepala Desa Tegalbuleud, Babinsa, serta personel Polsek Tegalbuleud.
Kasi Trantibum Kecamatan Tegalbuleud, Sumarna, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk respons pemerintah kecamatan terhadap aktivitas penambangan yang menggunakan mesin dan berada di kawasan terlarang, terlebih lokasinya berdekatan dengan ruas jalan nasional.
Menurutnya, pendekatan awal dilakukan melalui komunikasi langsung agar para penambang memahami risiko dan konsekuensi apabila tetap menjalankan aktivitas tersebut.
“Kami bersama Pak Camat, kedua kepala desa, Babinsa, dan anggota Polsek sudah turun langsung ke lokasi. Dalam kesempatan itu, seluruh penambang telah diberikan imbauan agar menghentikan aktivitas penambangannya,” ungkap Sumarna yang dihubungi melalui saluran ponsel, Rabu ( 11/11/26 ).
Dari hasil dialog di lapangan, diketahui para penambang bukan berasal dari luar daerah sebagaimana isu yang sempat berkembang. Mereka merupakan warga dari wilayah sekitar, terutama Kecamatan Tegalbuleud dan Kecamatan Cibitung.
Menariknya, dalam pertemuan tersebut, para penambang juga menyampaikan bahwa perubahan musim menjadi salah satu pertimbangan mereka untuk meninggalkan lokasi. Meningkatnya debit air Sungai Cikaso saat musim hujan dinilai membuat kegiatan penambangan tidak lagi memungkinkan.
“Mereka menyampaikan bahwa sebentar lagi memasuki musim hujan. Kalau debit air sungai meningkat, tentu mereka tidak mungkin bisa terus melakukan aktivitas di sana. Kami lakukan sosialisasi kepada mereka ,” tegasnya.
Sumarna menambahkan, pemerintah kecamatan tidak ingin aktivitas tersebut terus berlangsung dengan alasan mencari penghidupan. Sebab, penggunaan mesin untuk menambang di kawasan yang tidak diperbolehkan tetap memiliki konsekuensi hukum.
Pihaknya juga mengingatkan para penambang agar tidak kembali beroperasi, khususnya dengan menggunakan mesin berkapasitas besar yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan sungai.
Dalam dialog tersebut, para penambang akhirnya menyatakan kesediaan untuk bergeser dari lokasi aktivitas. Meski demikian, pemerintah kecamatan menegaskan bahwa imbauan tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan harus ditindaklanjuti dengan penghentian kegiatan.
Di sisi lain, Sumarna meluruskan informasi yang beredar mengenai dugaan keberadaan penambang asal Kalimantan di kawasan tersebut. Ia memastikan kabar itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Perlu kami luruskan, tidak ada penambang dari Kalimantan di lokasi itu. Mereka murni warga sekitar, yakni dari Kecamatan Tegalbuleud dan Kecamatan Cibitung,” pungkasnya.
Langkah Forkopimcam ini diharapkan menjadi awal tumbuhnya kesadaran bersama untuk menjaga kawasan Sungai Cikaso. Sebab, sungai bukan hanya menjadi bagian dari bentang alam dan sumber kehidupan masyarakat, tetapi juga menyimpan kepentingan lingkungan yang harus dijaga agar tidak rusak akibat aktivitas penambangan tanpa izin.
