SUKABUMI – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Sukabumi menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Sosialisme Islam dan Agenda Perjuangan PKB”, Rabu (11/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPC PKB Kota Sukabumi, Jalan Brawijaya, tersebut menjadi ruang diskusi sekaligus refleksi ideologis untuk memperkuat arah perjuangan politik partai dalam menjawab berbagai persoalan kebangsaan.
Mengangkat gagasan keadilan sosial H.O.S. Tjokroaminoto dan pemikiran Ali Syari’ati, FGD ini diarahkan untuk membangun kesadaran kritis anggota dan kader PKB melalui kajian serta bedah buku Sosialisme Islam. Diskusi tersebut tidak sekadar menjadi forum pertukaran gagasan, tetapi juga upaya mempertemukan pemikiran intelektual dengan realitas sosial, ekonomi, dan politik masyarakat saat ini.
Ketua DPC PKB Kota Sukabumi, Yosep Pujianto, menyampaikan bahwa kegiatan FGD tersebut memiliki arti strategis sebagai sarana untuk membuka sekaligus mengembangkan daya kritis anggota dan kader partai. Menurutnya, kader politik tidak cukup hanya memiliki kemampuan organisatoris, tetapi juga harus mempunyai landasan pemikiran yang kuat dalam membaca dinamika dan persoalan masyarakat.
Ia menjelaskan, kajian bedah buku Sosialisme Islam menjadi salah satu gagasan untuk mempertajam pola gerak dan orientasi perjuangan PKB. Melalui pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syari’ati, kader diharapkan mampu memahami bahwa politik harus memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini berada dalam posisi rentan secara sosial dan ekonomi.
“FGD ini sebagai sarana untuk membuka daya kritis anggota atau kader PKB. Kajian bedah buku Sosialisme Islam sebagai gagasan untuk mempertajam pola gerak partai PKB,” ungkap Yosep.
Lebih jauh, Yosep menegaskan bahwa hasil dan substansi diskusi tersebut harus bermuara pada penguatan kembali komitmen ideologis PKB sebagai partai yang berorientasi pada perjuangan rakyat kecil, penolakan terhadap segala bentuk ketidakadilan, serta mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, keberpihakan kepada masyarakat kecil tidak boleh berhenti sebagai jargon politik maupun narasi dalam setiap momentum elektoral. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui kerja-kerja politik yang konkret, kebijakan yang berpihak, serta keberanian memperjuangkan kepentingan masyarakat dalam berbagai ruang pengambilan keputusan.
“Kesimpulannya, mempertegas kembali komitmen partai PKB yang berorientasi terhadap membela rakyat kecil, menolak ketidakadilan dan mendorong kemandirian ekonomi kerakyatan,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, gagasan sosialisme Islam menjadi relevan untuk didiskusikan sebagai perspektif dalam membangun tatanan kehidupan yang lebih berkeadilan. Pemikiran Tjokroaminoto tentang sosialisme yang berlandaskan nilai-nilai Islam serta gagasan pembebasan Ali Syari’ati memberikan ruang refleksi mengenai hubungan antara agama, kekuasaan, ekonomi, dan tanggung jawab sosial.
Kegiatan FGD tersebut menghadirkan Dr. H. Asep Deni, M.M., CQM., CBA., selaku akademisi dan peneliti, serta Drs. KH. Ridwan Subagia, S.H.I., Wakil Katib PWNU Jawa Barat sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Al Fatonah. Sementara itu, Dr. Sudar Fauzi, M.Si., bertindak sebagai moderator.
Melalui forum tersebut, DPC PKB Kota Sukabumi berupaya menempatkan tradisi intelektual sebagai bagian penting dalam proses penguatan organisasi dan kaderisasi politik. Sebab, partai politik tidak hanya dituntut mampu menjalankan fungsi elektoral, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam membangun pendidikan politik, memperluas kesadaran masyarakat, dan memperjuangkan keadilan sosial.
Pada akhirnya, diskusi mengenai sosialisme Islam bukan semata-mata membicarakan sebuah aliran pemikiran, melainkan juga menguji sejauh mana nilai-nilai keadilan, kesetaraan, solidaritas, dan keberpihakan terhadap kelompok lemah dapat diterjemahkan menjadi agenda perjuangan politik yang nyata.
Dengan demikian, FGD ini diharapkan menjadi salah satu pijakan bagi PKB Kota Sukabumi untuk terus memperkuat kualitas kader, mempertajam orientasi gerakan, serta memastikan bahwa politik tetap menjadi instrumen perjuangan untuk menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.
Sebab, kekuatan partai politik tidak hanya diukur dari besarnya dukungan elektoral, tetapi juga dari konsistensi keberpihakannya terhadap rakyat dan kemampuannya menghadirkan perubahan sosial.
