Aksi Demo: Massa Geruduk Kantor UPTD Dinas Bina Marga Provinsi di Sukabumi

FOTO: Massa aksi GPS saling dorong dengan petugas pengawalan dari Kepolisian Polres Sukabumi Kota di halaman UPTD Dinas Bina Marga Provinsi.| Istimewa

LINGKARPENA.ID | Puluhan massa yang menamakan diri Gerakan Prima Sukabumi (GPS), menggeruduk kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II Sukabumi pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, di Jalan Raya Bhayangkara, Kota Sukabumi, Jumat (5/7/24).

Pantauan wartawan di lapangan peserta aksi tiba di halaman kantor UPTD Dinas Bina marga Provinsi sekira pukul 14.00 WIB. Massa akasi selain membawa pengeras suara, juga membentangkan sejumlah spanduk yang bertuliskan Pembinaan Dinas Bina Marga Oleh Rakyat.

Aksi sempat terjadi saling dorong antara pendemo dengan pihak Kepolisian dari Polres Sukabumi Kota. Massa aksi terus merangsak dan merusak pintu masuk dan pintu ke luar kantor UPTD Bina Marga.

Koordinator Gerakan Prima Sukabumi, Danial Fadhillah mengatakan, kedatangan massa GPS merupakan buntut dari peristiwa robohnya tiang listrik yang terjadi pada beberapa waktu lalu di wilayah Cemerlang Kota Sukabumi, hingga menimpa pagar rumah warga.

“Kami menduga kejadian disebabkan oleh adanya pekerjaan kontraktor PT Prima Mix yang mengeruk pembatas penahan tiang listrik yang terlalu dalam. Iya sehingga mengakibatkan tiang listrik itu roboh,” jelas Dinial dalam orasinya.

Baca juga:  Polisi Sukabumi Ungkap Modus Pencurian Sepeda Motor di Medsos

Akibat peristiwa itu kata Danial, menyebabkan kerugian materi terhadap masyarakat juga keuangan negara. Selain itu sambung Danial, menyebabkan aliran listrik diwilayah mati secara total.

“Ya, dampak pekerjaan PT tersebut menjadi erosi. Beruntung tidak ada korban jiwa. Jadi kami sangat menyayangkan pembangunan jalan itu tidak memperhatikan aspek daripada perencanaan teknis,” tandasnya.

Danial menilai, apabila melihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jalan. Sudah cukup jelas soal pembangunan jalan cemerlang itu harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan jalan dan memperhatikan implementasi pembangunan jalan.

“Kami menilai dalam pembangunan jalan cemerlang ini kontraktor kurang melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaanya,” jelasnya.

“Jelas kami menduga si pemborong secara sewenang-wenang melakukan pengerjaan tanpa memikirkan aspek keselamatan masyarakat. Jadi kami meminta Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat harus bertindak tegas kepada pemborong yang merugikan masyarakat setempat, tanpa memikirkan aspek lingkungan,” sambungnya.

Massa GPS menuntut agar dinas tersebut melakukan evaluasi kepada pihak ke tiga daripada pengembang dan melakukan pengawasan kinerja dengan baik. Bukan hanya itu, analisis dampak lingkungan juga meski dipertanyakan sebagai keseriusa PT dalam membangun.

Baca juga:  Aksi Heroik AKBP Tony Prasetyo Bantu Korban Lakalantas

“Hari ini PT Pima Mix yang saya tahu dan sesuai data, bahwa perusahaan itu telah memegang semua kendali dan semua proyek di Kota Sukabumi, termasuk di Dinas Bina Marga,” tukasnya.

Sementara itu, Staf Seksi Pembangunan UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II Sukabumi pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, Ajat Sudrajat mengatakan, pihaknya akan menyampaikan seluruh aspirasi yang dilakukan oleh peserta pendemo tersebut kepada pimpinnya.

Mnurutnya hal tersebut sebagai untuk tindak lanjut atas masukan dan tuntutan dari massa Gerakan Prima Sukabumi.

“Kalau terkait masalah tiang listrik, kita ada galian saluran cuman baru membuka saja. Kontruksi trotoar saja, cuma itu. Ya, tapi karena kondisi waktu itu hujan dan posisi tiang listrik ada di sawah dan tanahnya tidak kuat, sehingga tiang listrik itu menjadi ambruk,” jelas Ajat.

Lanjut Ajat, pihaknya setelah mendapatkan laporan langsung bergegas ke lokasi kejadian untuk meninjau dan melihat kondisinya secara langsung pada malam harinya. Bukan, pihaknya juga mengaku telah koordinasi dengan PT PLN dan sudah dilakukan pengecekan bahwa tiang listrik mana saja yang sekiranya akan berdampak yang sama.

Baca juga:  Modus COD di Medsos, Pelaku Curanmor Dihakimi Massa di Gunungpuyuh Sukabumi

“Masalah kelalaian, ya itu bisa jadi. Cuman kita juga sebenarnya untuk bahan evaluasi buat kita agar pekerjaan bisa lancar dan bermanfaat untuk masyarakat. Kita akan mengajukan infentarisasi kepada pimpinan. Itu kurnag lebih 10 meteran baru membuka trotoar. Total panjang 200 meter lebih. Untuk anggarannya untuk salurun itu ada di papan proyek,” tandasnya.

Saat disinggung mengenai aksi pendemo yang melakukan pengrusakan pada dua gerbang pintu masuk dan pintu keluar kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II Sukabumi pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, Ajat menjawab, dampak tersebut merupakan hal yang sudah wajar.

“Soal gerbang kantor yang dirusak, saya menganggap itu hal yang sudah lumrah atau wajar, bisa hilap karena emosi. Ya, kami nanti bisa perbaiki lagi,” pungkasnya.

Pos terkait